RRI.CO.ID, Pontianak – Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mendorong percepatan penanganan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu, 22 Juli 2026.

Forum yang dihadiri unsur Forkopimda Kalbar, Bank Indonesia, BPS, Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat tersebut membahas langkah strategis menjaga stabilitas harga, memperkuat ketersediaan pasokan pangan, dan mengendalikan inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Amru menyampaikan bahwa Kabupaten Kayong Utara saat ini menghadapi keterbatasan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ yang akan berlangsung sekitar sepuluh hari ke depan.

"Kami berharap Pertamina dapat menambah stok BBM dan memperpanjang durasi operasional SPBU. Dukungan ini sangat penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan penyelenggaraan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lancar," ujar Amru.

Selain persoalan pasokan BBM, Wakil Bupati juga mengangkat kendala regulasi terkait pemberian rekomendasi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) bagi angkutan laut dan sungai.

Menurutnya, ketentuan yang berlaku saat ini hanya mengakomodasi kapal motor berbobot maksimal 30 GT dengan mesin tempel, sementara sebagian besar kapal kelotok yang melayani angkutan penumpang dan distribusi barang di Kabupaten Kayong Utara tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait (BPH MIGAS) agar dapat dirumuskan solusi maupun kebijakan yang tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara optimistis berbagai kebutuhan masyarakat, pengendalian inflasi, serta kesiapan penyelenggaraan MTQ dapat terpenuhi sehingga pelaksanaan MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlangsung sukses, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: LO Jadi Ujung LPTQ Kalbar Matangkan Persiapan MTQ XXXIV