BPKP Kalbar Dorong Digitalisasi Keuangan Desa di Kabupaten Sanggau

RRI.CO.ID, Pontianak – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Sanggau mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, Kamis, 9 Juli 2026.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengatakan desa kini memiliki peran strategis sebagai subjek pembangunan yang sejalan dengan Prioritas Nasional Asta Cita. Menurutnya, pembangunan desa harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

"Karenanya, pembangunan desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan," kata Rudy.

Ia menjelaskan, BPKP terus mengawal pembangunan desa melalui fungsi assurance dan consulting guna memitigasi risiko penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Pendampingan tersebut dinilai penting mengingat besarnya dana yang dikelola desa belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, seluruh 163 desa di Kabupaten Sanggau telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, seluruh desa masih menggunakan aplikasi versi offline sehingga belum terintegrasi secara daring. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Sanggau juga belum menerapkan aplikasi Siswaskeudes sebagai instrumen pengawasan keuangan desa.

Di sisi lain, Rudy mengapresiasi capaian pembangunan desa di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025, daerah tersebut telah memiliki 44 desa mandiri, 78 desa maju, dan 41 desa berkembang tanpa lagi terdapat desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal.

Mengakhiri paparannya, Rudy merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Sanggau menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam perencanaan desa, serta memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.