Akademisi Untan Dorong Zero Delta Policy untuk Kurangi Risiko Banjir di Pontianak

RRI.CO.ID, Pontianak - Banjir dan genangan masih menjadi persoalan yang akrab bagi warga Kota Pontianak, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air sungai terjadi bersamaan. Di tengah pesatnya pembangunan kawasan permukiman dan perdagangan, upaya penanganan banjir dinilai tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan drainase, tetapi juga perlu memperhatikan karakteristik lingkungan dan tata ruang kota secara menyeluruh.

Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Dr. Ars. Ely Nurhidayati, S.T., M.T., menilai pengelolaan risiko banjir harus dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Kentongan RRI Pro 1 Pontianak bertema Ubah Risiko Menjadi Ketahanan Melalui Pemodelan Risiko Banjir untuk Kota Pontianak.

Menurut Ely, salah satu tantangan yang dihadapi Pontianak adalah semakin berkurangnya daya serap alami lahan akibat pembangunan yang tidak memperhitungkan kondisi lingkungan setempat, termasuk keberadaan lahan gambut. Ia menjelaskan, lahan gambut memiliki kemampuan menyerap air yang sangat tinggi.

Namun, ketika lahan tersebut ditutup bangunan secara masif tanpa ruang resapan yang memadai, kemampuan alam dalam mengendalikan air hujan akan berkurang sehingga meningkatkan potensi genangan dan banjir. “Pada saat lahan gambut dimanfaatkan dengan baik, daya serapnya jauh lebih besar dibandingkan ketika lahan tersebut sudah tertutup bangunan,” ujarnya.

Karena itu, Ely mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam mengawasi pembangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama pada kawasan yang memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air. Selain pengawasan pembangunan, ia juga menyoroti pentingnya penerapan zero delta policy, yaitu kebijakan yang memastikan aliran air sebelum dan sesudah pembangunan tetap seimbang sehingga tidak menambah risiko banjir di wilayah sekitar.

Menurutnya, setiap pembangunan seharusnya tidak mengurangi kapasitas lingkungan dalam menampung dan mengalirkan air. Dengan demikian, pertumbuhan kota tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi.

Lebih lanjut, Ely menekankan bahwa mitigasi banjir perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi dan data yang akurat melalui pemodelan risiko berbasis digital. Sistem tersebut dapat membantu memprediksi dampak pembangunan terhadap lingkungan, termasuk potensi genangan, perubahan aliran air, hingga penurunan muka tanah.

“Rencana tata ruang seharusnya tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga menjadi alat untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan,” katanya.

Ia menilai pemanfaatan sistem berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan teknologi digital dapat membantu pemerintah mengambil keputusan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Di akhir dialog, Ely mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, pengembang, maupun masyarakat, untuk ikut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan Kota Pontianak. Selain melalui kebijakan dan pengawasan pembangunan, masyarakat juga dapat berkontribusi lewat langkah sederhana seperti menjaga saluran air dan membuat biopori di lingkungan sekitar.

Menurutnya, banjir di Pontianak bukan semata-mata persoalan curah hujan atau pasang surut sungai, melainkan juga berkaitan erat dengan tata ruang dan kemampuan kota menjaga daya serap alaminya di tengah perkembangan pembangunan yang terus berlangsung.

Baca juga: Pemkot Perkuat Infrastruktur Pengendalian Banjir