RRI.CO.ID, Pontianak – BKKBN terus memperkuat komitmennya membangun pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, menegaskan bahwa semangat integritas telah menjadi bagian dari budaya kerja lembaganya sejak lama dan terus diperkuat, termasuk saat membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Menurut Nyigit, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator administrasi, tetapi juga memastikan setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat berlangsung secara profesional, prima, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Integritas itu tentang bagaimana kita berbuat baik dan bagaimana kita memberikan layanan yang baik, layanan yang prima, kemudian juga akuntabel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, karena masyarakat sekarang semuanya kritis dan membutuhkan layanan yang maksimal dan optimal, jadi kita hadir di sana,” ujarnya. Minggu, 21 Juni 2026.
Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, termasuk petugas lapangan, untuk terus menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengajak seluruh ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, termasuk tenaga di lapangan untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dan akuntabel serta menjaga integritas di setiap kegiatannya,” katanya.
Upaya pembangunan Zona Integritas tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sejumlah kepala daerah juga menyatakan dukungan terhadap langkah BKKBN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dukungan itu salah satunya disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini harus mengutamakan skala integritas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN,” ujar Harisson.
Ia menambahkan, komitmen membangun birokrasi yang bersih dan bebas korupsi harus terus diperkuat oleh seluruh lembaga pemerintah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung langkah BKKBN yang tengah mengembangkan Zona Integritas sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....