RRI.CO.ID, Pontianak - Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, merespons aksi mahasiswa di Kota Pontianak beberapa waktu lalu. Salah satu tuntutan massa aksi adalah adanya dugaan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Barat hingga 50 persen. Kondisi tersebut dinilai mahasiswa berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan akses listrik di berbagai wilayah.
Zulfydar mengapresiasi langkah mahasiswa yang dinilainya telah mengingatkan semua pihak terkait kecilnya porsi DBH yang diterima daerah. Ia menyebut, berdasarkan perhitungan, Kalimantan Barat hanya menerima kurang dari 1 persen dari total nilai yang seharusnya.
"Dari sekitar Rp31 triliun, yang kita terima pada 2025 hanya sekitar Rp230 miliar. Artinya, tidak sampai 1 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius dan harus diperjuangkan bersama," ujarnya, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menjelaskan, DBH merupakan bagian dari pajak pusat yang langsung dipotong di tingkat nasional, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk mencari solusi.
Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pintu ekspor mandiri Kalimantan Barat. Menurutnya, selama ini daerah yang tidak memiliki pelabuhan ekspor sendiri cenderung mendapatkan porsi DBH lebih kecil.
"Kita harus memaksimalkan potensi ekspor dari daerah sendiri, termasuk melalui Pelabuhan Kijing. Selain itu, persentase pembagian juga perlu diperjuangkan agar lebih adil seperti daerah lain," tambahnya.
Zulfydar menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh tuntutan mahasiswa karena sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan pembangunan.
"Kita harus kompak dengan satu tujuan, yaitu membangun daerah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau memiliki agenda masing-masing," tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....