Anggota Komisi III DPRD Pontianak Soroti Besarnya SILPA APBD 2025

RRI.CO.ID, Pontianak – Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak yang membidangi keuangan, Fakhroni Faturrakhman, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Pontianak dalam merealisasikan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari 99 persen. Namun demikian, ia menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tercatat mencapai sekitar Rp138 miliar.

Menurut Fakhroni, tingginya realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik. Meski begitu, besarnya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

"Saya mengapresiasi target-target yang telah tercapai dari Pemkot Pontianak mengenai APBD tahun 2025 yang tercapai 99 persen lebih, hampir 100 persen. Tapi yang perlu juga saya garisbawahi bahwa SILPA-nya terlalu besar, sekitar Rp138 miliar," ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak Rabu, 3 Juni 2026.

Fakhroni menilai alasan yang disampaikan pemerintah daerah terkait adanya proyek konstruksi yang belum selesai serta efisiensi anggaran belum sepenuhnya menjelaskan tingginya SILPA tersebut. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap aspek perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program.

"Permasalahannya di mana? Apakah perencanaan? Memang betul ada kegiatan-kegiatan konstruksi yang belum selesai dan ada pengiritan dalam belanja anggaran. Tapi itu masih terlalu besar menurut saya. Mohon Pemkot coba dilihat lagi perencanaannya dan pengawasannya," katanya.

Ia menjelaskan, SILPA yang besar tidak hanya berdampak pada laporan keuangan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya program atau kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana.

"Ketika SILPA sampai Rp138 miliar, dampak ekonominya untuk masyarakat Pontianak sangat tinggi. Otomatis ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana sehingga serapan anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya," jelas Fakhroni.

Sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra kerja organisasi perangkat daerah di bidang keuangan, ia memastikan DPRD akan mendalami sumber-sumber SILPA tersebut dalam pembahasan lanjutan. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui sektor mana yang menyumbang sisa anggaran terbesar sekaligus mencari solusi agar tidak terulang pada tahun berikutnya.

"Nanti kita coba dalami. Anggaran yang besar ini dari sektor-sektor mana saja SILPA-nya, baru kita mencari tahu seperti apa mekanismenya dan antisipasi yang akan dilaksanakan," pungkasnya.