RRI.CO.ID, Pontianak - Akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara semakin terjamin seiring capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 99,69 persen. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan seluruh warga memperoleh perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Berkualitas yang dihadiri Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Evi Retno Nurlianti, bertempat Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Sukadana pada Rabu, 3 Juni 2026.
"Terima kasih bapak Bupati beserta jajaran, bahwa capaian UHC Kabupaten Kayong Utara telah mencapai 99,69 persen, dengan jumlah peserta JKN sebanyak 127.644 jiwa. Tingkat keaktifan peserta juga tercatat mencapai 88,61 persen, menunjukkan tingginya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan melalui Program JKN," jelas Evi.
Menurut Evi, capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam memperluas cakupan kepesertaan sekaligus menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.
"Kayong Utara menjadi salah satu daerah dengan capaian UHC yang sangat baik. Namun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga tingkat keaktifan peserta agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, BPJS Kesehatan, serta berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.
Menurut Bupati Romi, upaya rekonsiliasi dan pemutakhiran data kepesertaan selama ini telah berjalan dengan baik. Namun, ke depan diperlukan langkah-langkah inovatif untuk memperluas kolaborasi sehingga beban pembiayaan daerah dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....