Fraksi DPRD Pontianak Soroti Pembangunan Pontianak Utara dan SILPA APBD 2025

RRI.CO.ID, Pontianak - Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak menyoroti sejumlah isu strategis mulai dari pembangunan infrastruktur di Pontianak Utara hingga besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Rabu, 3 Juni 2026 pagi. Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Pada rapat paripurna sehari sebelumnya, Wali Kota Pontianak telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Dalam laporan itu, realisasi pendapatan daerah mencapai 99,56 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, Kota Pontianak kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Dalam pandangan umum fraksi, salah satu isu yang mengemuka adalah pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yoggy Perdana Putra mengatakan pemerintah kota telah merancang sejumlah pembangunan strategis untuk kawasan tersebut.

"Kami kemarin ada rapat dengan Dinas PU. Beberapa pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara sudah direncanakan, seperti pembangunan Terminal Batu Layang, waterfront, beberapa ruas jalan, termasuk Pasar Puring," kata Yoggy diwawancarai usai rapat paripurna.

Ia menilai pembangunan di Pontianak Utara perlu terus didorong mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan yang berkembang pesat dan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membantah anggapan bahwa Pontianak Utara dianaktirikan dalam pembangunan kota. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah.

"Tadi ada fraksi yang menyebutkan Pontianak Utara ,"di-anak tirikan", enggak. Itu bahasa klasik saja. Dari enam kecamatan di Pontianak semuanya sama, semuanya kita prioritaskan," ujarnya didampingi oleh Wakil DPRD Kota Pontianak, Yoggy.

Bahasan menjelaskan saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang fokus meningkatkan infrastruktur di kawasan Pontianak Utara, termasuk merencanakan pembangunan sekolah menengah pertama baru di wilayah Siantan Tengah.

"Kita juga lagi konsen dengan pembangunan infrastruktur di Pontianak Utara, termasuk pembangunan sekolah yang mereka inginkan. Di Siantan Tengah itu memang masih kurang SMP, dan saat ini sedang kita buat perencanaannya," katanya.

Selain pembangunan wilayah, besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 juga menjadi perhatian sejumlah fraksi. Menurut Bahasan, SILPA yang tercatat dalam laporan keuangan daerah terjadi karena adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"SILPA itu terjadi karena banyak peserta tender yang melakukan penawaran sampai 19 sampai 20 persen di bawah pagu. Selain itu ada beberapa program yang pada saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahasan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan penerangan jalan di seluruh wilayah kota. Program pemasangan lampu penerangan jalan umum masih terus dilakukan secara bertahap, terutama pada titik-titik yang dinilai masih minim pencahayaan.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian dari visi pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan untuk mendengarkan jawaban Wali Kota Pontianak terhadap pandangan umum fraksi-fraksi sebelum pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.