RRI.CO.ID, Pontianak - Hamparan tambang batu bara yang selama puluhan tahun menjadi denyut ekonomi Kalimantan perlahan menyisakan pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi ketika cadangan tambang mulai habis? Kekhawatiran itulah yang kini mulai banyak dibicarakan para akademisi dan pengamat ekonomi.

Di tengah pesatnya eksploitasi sumber daya alam, hilirisasi dinilai menjadi jalan penting agar Kalimantan tidak kehilangan sumber ekonomi utama di masa mendatang. Tidak sekadar menjual hasil tambang mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang mampu membuka lapangan kerja baru dan menjaga roda ekonomi tetap bergerak.

Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Gunawan Prayitno, menilai hilirisasi harus menjadi agenda serius seluruh daerah di Kalimantan. Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor tambang tanpa pengolahan lanjutan dapat menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Jika tidak dilakukan, ketika tambang habis maka Kalimantan berisiko kehilangan sumber ekonomi utama dan kesejahteraan masyarakat bisa menurun,” ujarnya di sela kegiatan capacity building di Malang, Jawa Timur, Rabu, 6 Mei 2026.

Selama ini, Kalimantan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Aktivitas tambang telah menggerakkan banyak sektor, mulai dari transportasi, perdagangan, hingga jasa. Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, tersimpan tantangan jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.

Cadangan sumber daya alam tidak akan selamanya tersedia. Ketika produksi menurun, daerah yang terlalu bergantung pada tambang berpotensi menghadapi perlambatan ekonomi bahkan meningkatnya pengangguran.

Karena itu, hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengubah pola ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi berbasis industri dan pengolahan. Dengan adanya industri hilir, bahan mentah tidak langsung keluar daerah, melainkan diolah terlebih dahulu sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Menurut Prof. Gunawan, dampak hilirisasi tidak hanya dirasakan sektor industri, tetapi juga masyarakat luas. Industri pengolahan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di daerah.

“Hilirisasi itu akan banyak dampak positifnya, seperti peningkatan tenaga kerja dan pendapatan wilayah. Ini harus dilakukan semua provinsi di Kalimantan,” katanya, menejaskan.

Ia mencontohkan sejumlah kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai berkembang di Kalimantan, termasuk KEK Maloy yang telah menarik investasi. Meski demikian, implementasi hilirisasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya optimal.

Berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari regulasi, infrastruktur, hingga iklim investasi yang dinilai perlu lebih ramah terhadap investor. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha.

“Tantangan ini harus dihadapi dengan memperkuat kebijakan yang mempermudah investor agar tidak ragu menanamkan modal,” katanya, menegaskan.

Di sisi lain, stabilitas ekonomi juga menjadi faktor penting agar hilirisasi dapat berjalan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia dianggap cukup strategis, terutama dalam menjaga inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah.

“Bank Indonesia bisa memberikan masukan kebijakan untuk menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi, termasuk saat rupiah melemah agar tidak terlalu tertekan,” katanya.

Bagi Kalimantan, hilirisasi bukan hanya soal pembangunan industri baru. Lebih dari itu, hilirisasi menjadi harapan untuk menyiapkan masa depan ekonomi yang lebih kuat ketika era kejayaan tambang perlahan mulai berakhir.

Jika berhasil dijalankan secara konsisten, hilirisasi dapat menjadi pintu transformasi ekonomi Kalimantan dari wilayah penghasil bahan mentah menjadi pusat industri yang mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakatnya.

Baca juga: Pekerja Informal di Kalbar Masih Dominasi Dunia Kerja