Rakor Pelayanan Hukum Kalbar Perkuat Sinergi Kekayaan Intelektual

RRI.CO.ID, Pontianak - Kementerian Hukum Kalimantan Barat memperkuat sinergi pelayanan hukum melalui Rapat Koordinasi Pelayanan Hukum Tahun 2026 bertema “Sinergi Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum Hadir Dekat Masyarakat Kalimantan Barat”, Selasa, 12 Mei 2026.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Farida Wahid mengatakan, kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama bersama perguruan tinggi dan Memorandum of Understanding dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Penandatanganan dilakukan secara luring dan daring bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai langkah memperkuat kolaborasi pelayanan hukum di daerah.

“Kegiatan itu dilatarbelakangi masih belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, khususnya pada sektor Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan layanan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek kolektif, perlindungan indikasi geografis, hingga pencatatan ekspresi budaya tradisional dan lagu daerah masih membutuhkan dukungan koordinasi yang lebih terpadu. Selain itu, pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual dan penguatan regulasi daerah juga perlu dipercepat.

“Sementara pada sektor Administrasi Hukum Umum, peningkatan layanan pendirian perseroan perorangan, apostille, pengawasan notaris, hingga pewarganegaraan terus didorong agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel,” imbuhnya.

Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Hukum Kalimantan Barat berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang adaptif, responsif, serta berdaya saing guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di Kalimantan Barat.