Ria Norsan Buka Musrenbang RKPD 2027 Fokuskan Daya Saing Kalbar

RRI. CO.ID, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa, 21 April 2026.

Kegiatan ini dibuka langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan dan dihadiri kepala daerah se-Kalbar, unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, hingga pelaku usaha.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan Musrenbang RKPD menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah, sekaligus memastikan perencanaan tahun 2027 tersusun secara terukur, realistis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

"Tahun 2027 merupakan tahap penting dalam RPJMD 2025–2029, di mana Kalimantan Barat memasuki fase peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Norsan.

Ia menjelaskan, tema pembangunan Kalbar tahun 2027 yakni Memperkuat Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing Kalbar yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut menekankan penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, konektivitas wilayah, serta tata kelola pembangunan yang responsif.

Menurut Norsan, sejumlah indikator makro ekonomi Kalbar pada 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen.

Selain itu, tingkat kemiskinan Kalbar berada pada angka 6,16 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional 8,47 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga berada di angka 4,63 persen, sedikit lebih baik dibandingkan tingkat nasional 4,74 persen.

“PDRB per kapita Kalimantan Barat mencapai Rp56,98 juta dan Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 72,09 yang menunjukkan tren perbaikan kualitas hidup masyarakat,” kata Norsan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, seperti ketimpangan wilayah, produktivitas sektor unggulan, serta akses layanan dasar yang perlu terus ditingkatkan.

Dari sisi pembiayaan, kebutuhan pembangunan tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, sementara kapasitas fiskal daerah hanya sekitar Rp5,59 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu mendorong investasi dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan.

“Agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD, kita perlu memperluas investasi dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah,” jelasnya.

Dalam RKPD 2027, Pemprov Kalbar menetapkan sejumlah fokus kebijakan, di antaranya modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan konektivitas dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Dokumen RKPD 2027 memuat 325 program, 1.086 kegiatan, dan 3.254 subkegiatan yang dirancang untuk mendorong pembangunan secara kolaboratif oleh seluruh perangkat daerah.

Sejumlah proyek strategis juga diusulkan dalam perencanaan tersebut, seperti pembangunan Jembatan Kapuas 3, jalan tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, pengembangan PLBN, hingga peningkatan bandara dan infrastruktur konektivitas di berbagai wilayah Kalbar.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ria Norsan juga meluncurkan inovasi program DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dari tingkat desa.

Melalui forum Musrenbang ini, Norsan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi pemikiran terbaik guna menghasilkan kesepakatan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.