Cegah Karhutla, TNI Siaga Penuh: Jangan Tunggu Api Membesar

RRI.CO.ID, Pontianak – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui Kalimantan Barat seiring mendekatnya musim kemarau. Pemerintah pusat hingga daerah kini menggeser fokus dari seremoni ke aksi nyata di lapangan.

Hal itu mengemuka dalam Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 16 April 2026 yang dipimpin Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Dalam arahannya, Menko menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak ditentukan oleh rapat atau apel semata, melainkan kerja konkret di lapangan. Ia mengingatkan seluruh unsur, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan, agar tetap solid dan responsif menghadapi potensi kebakaran.

“Saudara-saudara adalah ujung tombak negara di lapangan. Apa yang dilakukan sangat menentukan perlindungan masyarakat, lingkungan, hingga ekonomi,” tegasnya.

Sinyal kuat datang dari jajaran TNI. Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, menegaskan pasukannya tidak akan menunggu kebakaran membesar baru bertindak.

Menurutnya, seluruh Babinsa di wilayah rawan telah diperintahkan meningkatkan patroli terpadu dan deteksi dini.

“Kami tidak akan menunggu api membesar. Prinsipnya cegah dini dan lapor cepat, sehingga bisa langsung ditangani sebelum meluas,” tegasnya.

Langkah ini dinilai krusial, mengingat Kalimantan Barat memiliki karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan jika api sudah meluas.

Kehadiran sejumlah menteri seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menandakan bahwa persoalan karhutla bukan isu rutin tahunan, melainkan prioritas nasional yang berdampak luas, termasuk pada citra Indonesia di mata dunia.

Apel ini sekaligus menjadi penanda bahwa strategi penanganan karhutla 2026 diarahkan pada pencegahan agresif. Bukan lagi sekadar pemadaman, melainkan memastikan api tidak sempat muncul dan membesar.

Dengan pola ini, Kalimantan Barat diharapkan tidak lagi menjadi langganan bencana asap, yang selama ini merugikan kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga hubungan lintas negara.