RRI.CO.ID, Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih belum sepenuhnya mantap. Dari total 1.503,4 kilometer jalan provinsi yang menjadi kewenangan daerah, sekitar 31 persen di antaranya masih memerlukan penanganan serius.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnain, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan infrastruktur dipengaruhi oleh luas wilayah serta kondisi geografis yang didominasi sungai.

“Seluruh ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk dikelola agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun, kondisi sebaran wilayah yang luas serta tingginya aktivitas perkebunan dan pertambangan turut memengaruhi kualitas jalan di sejumlah daerah,” ucapnya di Pontianak, Selasa, 6 April 2026.

Ia menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam terhadap berbagai keluhan masyarakat. Masukan dari media serta hasil evaluasi lapangan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang dilakukan secara terukur.

“Dari total panjang jalan tersebut, sekitar 300 kilometer di antaranya berada dalam kondisi belum mantap dan tersebar di sejumlah kabupaten dengan aktivitas ekonomi tinggi,” ujarnya.

Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pelaku usaha, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan, dalam menangani persoalan infrastruktur jalan.

Menurutnya, aksesibilitas yang baik menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga sinergi berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan infrastruktur yang fungsional dan berkelanjutan di Kalbar.

Baca juga: Suyanto Tanjung Desak Pemprov Kalbar Susun Skala Prioritas Perbaikan Jalan