RRI.CO.ID, Mempawah — Wakil Bupati (Wabup) Mempawah, Juli Suryadi, menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menghadapi pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Kalbar. Hal tersebut disampaikan Juli saat menerima entry meeting Badan Perwakilan Keuangan (BPK) Kalimantan Barat (Kalbar) di ruang kerjanya, Senin, 6 April 2026.

Ia menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan amanat peraturan perundang-undangan sehingga harus didukung dengan kesiapan data dan kelengkapan administrasi dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Juli juga mengingatkan seluruh OPD untuk aktif berkoordinasi apabila menghadapi kendala dalam penyusunan laporan. Ia menilai komunikasi yang baik akan membantu mempercepat penyelesaian administrasi serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

“Jika ada kendala, segera komunikasikan dan tanyakan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menjaga tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun seluruh OPD dinilai telah bekerja maksimal, tetap diperlukan penyempurnaan agar seluruh dokumen dan laporan dapat memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan. Juli berharap seluruh perangkat daerah bekerja maksimal guna mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian bagi Mempawah.

Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen mendukung penuh transparansi laporan keuangan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sinergi antara seluruh organisasi perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan proses pemeriksaan rutin dari pihak berwenang.

Seluruh jajaran birokrasi diharapkan mampu menyiapkan dokumen administrasi secara lengkap guna mendukung kelancaran audit pada setiap instansi terkait. Koordinasi intensif terus ditingkatkan agar semua kendala teknis dapat segera teratasi melalui komunikasi efektif antarpemangku kepentingan daerah.

Baca juga: Pemkot Pontianak Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Fokus pada Kesejahteraan dan Daya Beli