RRI CO.ID, Pontianak - Kinerja APBN di Kalimantan Barat hingga Februari 2026 menunjukkan peran strategis menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting dalam menjaga daya tahan ekonomi Kalimantan Barat, terutama karena struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor komoditas dan perdagangan.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp1.870,90 miliar atau 11,15 persen dari target Rp16.785,72 miliar. Capaian ini tumbuh 14,34 persen secara tahunan.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa,” ujar Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Triyanto saat Konferensi Pers APBN Kalbar di Pontianak, Selasa, 31 Maret 2026.

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.581,00 miliar atau 9,99 persen dari target dengan pertumbuhan 13,74 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi kontributor utama.

“Ini mencerminkan konsumsi masyarakat yang relatif stabil meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal,” tambah Triyanto.

Namun, di sektor kepabeanan dan cukai, tekanan masih terasa akibat fluktuasi harga komoditas global, khususnya crude palm oil (CPO). Kinerja bea dan cukai mengalami kontraksi 36,06 persen secara tahunan.

“Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya Bea Keluar seiring perubahan harga referensi komoditas di pasar global,” jelasnya.

Meski demikian, Bea Masuk dan Cukai masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan masing-masing 22,60 persen dan 61,25 persen.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp289,90 miliar atau 30,01 persen dari target Rp965,90 miliar, dengan pertumbuhan 17,72 persen.

“Kami melihat adanya optimalisasi sumber penerimaan di luar pajak sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang ada,” ujarnya lagi.

Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp4.307,92 miliar atau 16,30 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan 39,15 persen.

“Akselerasi belanja ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, terutama saat sektor eksternal mengalami tekanan,” tutup Triyanto.