RRI.CO.ID, Pontianak – Implementasi pengelolaan hutan lestari melalui perhutanan sosial di wilayah KPH Kubu Raya menjadi salah satu contoh kolaborasi multipihak dalam mendukung ekonomi hijau berkelanjutan dan pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Hal tersebut disampaikan perwakilan masyarakat pelaku tapak perhutanan sosial Kabupaten Kubu Raya, Rusdi, dalam Webinar Nasional bertema kebijakan kepemimpinan melalui kolaborasi multipihak terkait ekonomi hijau berkelanjutan dalam pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 dengan studi kasus Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 31 Maret 2026.

Rusdi menjelaskan, pengelolaan hutan di wilayah KPH Kubu Raya melibatkan berbagai skema perizinan dan pengelolaan kawasan hutan yang cukup luas, termasuk perhutanan sosial, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, serta persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Ia menyebutkan, khusus perhutanan sosial di wilayah KPH Kubu Raya terdapat puluhan unit pengelolaan dengan luas ratusan ribu hektare yang dikelola masyarakat bersama pemerintah dan mitra pendamping.

“Perhutanan sosial di wilayah KPH Kubu Raya dilaksanakan melalui kolaborasi antara KPH, pendamping mandiri, NGO, serta kelompok masyarakat pengelola hutan desa,” kata Rusdi.

Menurutnya, pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kelembagaan, kawasan, dan usaha masyarakat berbasis hutan.

Rusdi menjelaskan, pada aspek kelembagaan, KPH membantu memperkuat organisasi dan kapasitas kelompok pengelola hutan desa agar lebih mandiri dan adaptif dalam pengelolaan hutan.

Sementara pada aspek kelola kawasan, pengelolaan hutan dilakukan sesuai rencana kerja serta prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan agar fungsi ekologis tetap terjaga.

Sedangkan pada aspek kelola usaha, masyarakat didorong mengembangkan usaha berbasis hasil hutan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.

“Melalui kolaborasi ini diharapkan pengelolaan perhutanan sosial dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kemandirian masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian hutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, pendamping, dan berbagai pihak menjadi kunci dalam keberhasilan pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak.

Implementasi perhutanan sosial tersebut dinilai menjadi salah satu kontribusi nyata daerah dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan serta penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Melalui kolaborasi multipihak, pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Upaya ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan di tingkat daerah.