RRI.CO.ID, Pontianak - Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional Bambang Hendroyono merekomendasikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi contoh dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Bambang, tata kelola kehutanan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa kepemimpinan yang memiliki semangat kolaborasi serta terus melakukan inovasi dalam penyusunan kebijakan, termasuk mendorong penguatan pendanaan lingkungan.

“Percepatan pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 sangat bergantung pada kepemimpinan daerah yang mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem pengelolaan hutan yang terintegrasi,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026.

Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya penguatan pengelolaan hutan hingga tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai unit manajemen terkecil dalam pengelolaan kawasan hutan.

Menurutnya, seluruh stakeholder kehutanan bekerja pada tingkat unit tersebut sehingga kolaborasi harus dimulai dari tingkat tapak hingga tingkat nasional.

Ia menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menunjukkan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan kehutanan di daerah.

“Melalui model tersebut, Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan berbasis kolaborasi untuk mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030,” katanya.