RRI.CO.ID, Pontianak – Ketua Umum Presidium Dewan Kehutanan Nasional Bambang Hendroyono menyatakan pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 masih menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Hal itu ditegaskan Bambang Hendroyono usai menghadiri Webinar Nasional mengusung tema “Kebijakan Kepemimpinan melalui Kolaborasi Multipihak terkait Ekonomi Hijau Berkelanjutan dalam pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030” di DAR Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa, 31 Maret 2026.

“Tantangan tersebut berkaitan langsung dengan pencapaian target Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan upaya yang harus dilakukan meliputi pemulihan ekosistem, penguatan kawasan konservasi, serta peningkatan tutupan lahan melalui rehabilitasi hutan, restorasi, dan pengendalian deforestasi.

“Tantangan terbesar kita adalah pencapaian NDC yang memerlukan pemulihan lingkungan yang terencana dan terintegrasi, termasuk rehabilitasi, restorasi, dan pengendalian deforestasi,” ujarnya.

Bambang menegaskan seluruh upaya tersebut harus dilakukan melalui kerja terintegrasi dalam satu kebijakan yang berkelanjutan serta melibatkan berbagai pihak hingga ke tingkat masyarakat.

Selain itu, dalam rekomendasi webinar nasional, Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi contoh dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan berbasis kolaborasi multipihak.

Menurutnya, tata kelola kehutanan tidak akan berjalan tanpa kepemimpinan yang kolaboratif serta inovasi dalam penyusunan kebijakan dan penguatan pendanaan lingkungan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengelolaan di tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai unit manajemen terkecil dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Melalui pengelolaan terintegrasi di tingkat tapak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dapat berjalan lebih efektif di Kalimantan Barat maupun di daerah lainnya,”katanya.