RRI.CO.ID, Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting membahas monitoring pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahap I Tahun 2026, Selasa, 17 Maret 2026.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, H. Mahmud dan diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Kepala Subbagian Tata Usaha, serta Kepala Seksi Pendidikan Islam (Pendis) dan Pendidikan Madrasah (Penmad) dan Ketua Tim Kerja pada Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kalbar.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala yang menghambat proses pencairan TPG, bagi guru madrasah. Ia meminta seluruh jajaran terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konkret agar hak para guru dapat terpenuhi tepat waktu.

“Kita bekerja harus berdasarkan regulasi. Permasalahan yang ada mesti segera ditangani secara serius dan terkoordinasi, sehingga tidak menghambat kesejahteraan guru madrasah,” katanya.

Ketua Tim Guru dan Tenaga Kependidikan Husnul Azmi memaparkan sejumlah kendala utama dalam proses pencairan TPG dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ia menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi antara lain belum siapnya sistem akibat proses peralihan dari aplikasi Simpatika ke aplikasi baru, keterbatasan anggaran, serta keterlambatan terbitnya petunjuk teknis (juknis) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

“Perpindahan sistem ini memerlukan penyesuaian yang cukup kompleks. Selain itu, faktor anggaran dan juknis yang terlambat juga turut mempengaruhi kelancaran pencairan,” ucapnya.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian kendala yang ada, sehingga pencairan TPG dan BOS Madrasah Tahap I Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Baca juga: Kemenag Kalbar Ikuti Zoom Meeting Pemantauan Kamtibmas Malam Takbiran