RRI.CO.ID, Pontianak - Link-AR Borneo menyelenggarakan workshop bertajuk “Membangun Sinergi Gerakan Advokasi dan Kampanye untuk Tata Kelola Pertambangan Bauksit yang Berkelanjutan di Kalimantan Barat”. Selasa, 17 Maret 2026. Kegiatan yang dihelat di ruang meeting Hotel Neo, Pontianak, dimulai dari pukul 14.30 WIB hingga “Bukber” yang dihadiri puluhan peserta dari perwakilan CSO dan kalangan Jurnalis di Pontianak.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong praktik pertambangan yang tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan serta pemenuhan hak-hak masyarakat di wilayah terdampak.

Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Link-AR Borneo, Yetno Budi Wibowo menyampaikan bahwa sektor pertambangan, khususnya bauksit di Kalimantan Barat (Kalbar), memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, berbagai tantangan masih perlu dibenahi, terutama terkait dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola yang belum optimal.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong ruang dialog dan kolaborasi agar pertambangan dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Yetno.

Workshop dibagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama berfokus pada pemetaan kondisi aktual pertambangan dan industri pengolahan bauksit (smelter) di Kalimantan Barat, termasuk peluang dan tantangannya. Sementara sesi kedua membahas strategi kolaboratif dalam memperkuat advokasi dan kampanye menuju tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

Workshop ini difasilitasi oleh Ahmad Syukri, yang dalam pengantarnya menekankan bahwa dinamika pertambangan saat ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan konteks global dan kebijakan nasional.

“Tekanan terhadap ekspansi tambang saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan global terhadap mineral strategis dan dorongan hilirisasi nasional. Namun tanpa tata kelola yang kuat, potensi ekonomi ini justru berisiko memperbesar konflik sosial dan kerusakan lingkungan,” kata Syukri.

Dalam diskusi, terungkap bahwa Kalbar memiliki posisi yang sangat strategis dalam industri bauksit nasional. Indonesia tercatat memiliki cadangan bauksit sekitar 2,8 miliar ton dan sumber daya sekitar 7,4 miliar ton, sementara Kalbar menyumbang sekitar 57% sumber daya nasional dan 67% cadangan nasional. Hingga tahun 2019, terdapat sekitar 935 izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di wilayah ini, yang tersebar di berbagai kabupaten.

Seiring dengan kebijakan hilirisasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta larangan ekspor bijih bauksit mentah sejak Juni 2023, pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) terus berkembang di Kalimantan Barat, di antaranya PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, dan PT Borneo Alumina Indonesia.

Namun demikian, peserta menyoroti bahwa praktik pertambangan skala besar masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti kerusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran, belum optimalnya pelaksanaan reklamasi, serta konflik lahan dengan masyarakat. Selain itu, terdapat pula persoalan ketenagakerjaan, ketimpangan sosial-ekonomi, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurut Andi Rizal dari Kolase, terdapat beberapa tantangan atau masalah terkait persoalan pertambangan di Kalbar. Ia menambahkan, ksploitasi tambang skala besar, seperti halnya perkebunan kelapa sawit, terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem. Bahkan banyak perusahaan yang mengabaikan tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan memulihkan areal lahan bekas tambangnya.

“Tidak hanya itu, dalam beberapa studi kasus, perizinan dan operasionalisasi bisnis tambang menimbulkan konflik sosial maupun konflik lahan dengan masyarakat sekitar, dan lebih buruk lagi, banyak perusahaan pertambangan tidak sepenuhnya melaksanakan tanggunggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)”, kata Rizal.

Di sisi lain, pengembangan industri bauksit melalui hilirisasi dinilai tetap memiliki peluang besar dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Karena itu, peserta menekankan bahwa pengembangan tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan, termasuk perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal, serta perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

Di Kalbar sendiri terdapat sejumlah perusahaan tambang bauksit dengan luas konsesi yang signifikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang kuat serta keterlibatan berbagai pihak agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dari hasil diskusi, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesepahaman bersama:

Pertama, diperlukan penguatan sinergi antara organisasi masyarakat sipil, jurnalis, masyarakat di dalam dan di sekitar areal konsesi perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak masyarakat.

Kedua, penting untuk membangun kolaborasi dalam bentuk koalisi yang dapat mendorong berbagai agenda bersama, seperti pemantauan, riset, edukasi publik, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dampak dan peluang dari sektor pertambangan.

Ketiga, melalui sinergi tersebut, diharapkan dapat mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada prinsip keberlanjutan, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan, penghormatan hak asasi manusia, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Link-AR Borneo meyakini bahwa pertambangan tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif apabila dikelola dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Baca juga: Polres Kapuas Hulu Gelar Rakor Penindakan PETI