Silpa Kalbar Capai Rp3 Triliunan, Sinergi APBN–APBD Dinilai Kian Penting
- 28 Feb 2026 12:39 WIB
- Pontianak
RRI.CO.ID, Pontianak - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) konsolidasian seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Angka tersebut merupakan gabungan dari satu pemerintah provinsi serta 14 pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Meski masih bersifat sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono menerangkan nilai Silpa diyakini tidak akan berbeda jauh dari angka final yang nantinya tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Saat ini, laporan masih dalam tahap unaudited dan dijadwalkan akan diserahkan oleh masing-masing pemerintah daerah kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi pada Maret. Hasil audit final diperkirakan akan diumumkan sekitar Mei atau Juni mendatang,” ujar Rahmat, usai Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, besarnya Silpa tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kalimantan Barat masih memiliki ruang bagi Pemda untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Hal ini menjadi penting terutama di tengah isu penurunan transfer ke daerah.
Rahmat menambahkan, dalam konteks tersebut, kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai semakin krusial. Pemerintah daerah didorong untuk bersinergi dengan satuan kerja (satker) instansi pusat yang memperoleh alokasi APBN di Kalimantan Barat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pekerjaan umum, infrastruktur fisik, perhubungan, serta satker kementerian lainnya yang memiliki program pembangunan di daerah.
“Harmonisasi antara APBN dan APBD dinilai semakin penting dan semakin kuat, mengingat banyak program prioritas pemerintah pusat yang kini disalurkan langsung melalui APBN, bukan lagi melalui mekanisme transfer ke daerah,” ucap Rahmat, menjelaskan.
Dengan demikian, kepentingan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan tetap dapat terakomodasi melalui alokasi APBN yang lokasinya berada di Kalimantan Barat.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....