RRI.CO.ID, Pontianak : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi nasional sebagai langkah strategis menghadapi verifikasi partai politik dan Pemilu 2029.

Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat posisi partai dalam sistem demokrasi sekaligus menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan kekuatan politik dan peran negara.

Menurutnya, partai politik perlu berada dalam lingkar kekuasaan agar mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Mustahil kita bisa menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan rakyat jika kita jauh dari kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan menjadi sarana untuk melahirkan kebijakan,” ujar Mardiono kepada wartawan di Pontianak di sela sela kegiatan Muswil IX PPP Kalimantan Barat, Jumat 27 Februari 2026.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama dan umara (pemimpin). Ulama berperan sebagai pengingat agar kebijakan tetap arif dan bijaksana, sementara pemimpin menjalankan amanah dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.

Di sisi lain, Mardiono menyebut bahwa mandat rakyat menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan politik, baik di tingkat eksekutif seperti kepala daerah, maupun legislatif seperti DPRD.

“Dalam sistem demokrasi, kebijakan besar lahir dari produk politik. Tanpa mandat kuat dari rakyat, sulit menghadirkan perubahan yang signifikan,” tegasnya.

PPP juga menyoroti pentingnya menjaga soliditas internal, termasuk merangkul kader senior serta mengoptimalkan kader potensial yang telah berpengalaman di berbagai level pemerintahan.

Saat ini, PPP tengah menjalankan konsolidasi nasional di berbagai daerah. Kegiatan tersebut telah memasuki tahap ke-34 dan ditargetkan rampung sebelum Ramadan. Konsolidasi ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi proses verifikasi partai politik pada awal 2027.

Selain itu, PPP menargetkan pembentukan struktur dan agen politik hingga tingkat kelurahan satu tahun sebelum Pemilu 2029. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat mesin partai secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Dari sisi perolehan suara, PPP mengakui adanya penurunan di tingkat pusat dibandingkan daerah. Pada Pemilu 2024, perolehan suara secara nasional mencapai lebih dari 8 juta, namun menurun di tingkat provinsi dan pusat. Hal ini disebut sebagai dampak lemahnya konsolidasi yang belum merata.

Ke depan, PPP berkomitmen memperbaiki strategi agar perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat dapat berjalan selaras.

Di wilayah Kalimantan Barat, Mardiono juga mengakui masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki keterwakilan politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Kondisi ini menjadi fokus utama dalam agenda konsolidasi regional.

PPP menargetkan penguatan struktur partai di seluruh wilayah Kalimantan Barat agar dapat memperoleh mandat rakyat pada pemilu mendatang dan meningkatkan peran dalam pembangunan daerah.

Dengan strategi konsolidasi yang lebih terarah, PPP optimistis dapat meningkatkan kekuatan politiknya serta kembali meraih kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2029.