RRI. CO. ID, Pontianak – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026 bersama Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 26 Februari 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah krusial untuk memastikan alokasi APBD Kabupaten Kayong Utara benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Dalam pemaparannya, Rudy menyoroti pentingnya ketepatan perencanaan dan pengangaran di tingkat daerah untuk mendukung program strategis nasional, termasuk pencapaian target Asta Cita dan Quick Wins PHTC.

“BPKP akan memfokuskan evaluasi pada lima sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Rudy menekankan, hasil evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan adanya risiko ketidakefektifan anggaran yang cukup signifikan di Kabupaten Kayong Utara.

Tercatat terdapat anggaran senilai Rp351,87 miliar atau sekitar 99,91% rancangan sub kegiatan yang berisiko tidak efektif karena berbagai faktor, termasuk adanya sub kegiatan yang tidak relevan.

“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Kayong Utara,” kata Rudy.

Pemerintah daerah harus berani mengidentifikasi program yang tidak produktif atau boros untuk kemudian dialihkan (refocusing) ke program yang benar-benar bermanfaat langsung untuk rakyat, tambahnya.

Lebih lanjut, Rudy mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memperkuat sinergi target pembangunan. Sebagai contoh, ia menyoroti perlunya penyelarasan target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara agar sejalan dengan target Provinsi Kalimantan Barat.

Dari pengalaman hasil evaluasi yang lalu, Rudy juga memberikan rekomendasi langkah-langkah pembenahan birokrasi dan anggaran. Secara khusus, ia meminta agar hasil efisiensi anggaran digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

“Bupati perlu memanfaatkan hasil efisiensi anggaran melalui refocusing ke program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap Misi Asta Cita dan secara signifikan mampu mengungkit pencapaian IKU Kepala Daerah,” ujar Rudy.

Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi kinerja organisasi hingga ke level individu serta peningkatan kapasitas aparatur perencana.

“Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan indikator sasaran sampai dengan tingkat subkegiatan ke dalam sistem penilaian kinerja pegawai,” kata Rudy.

Peningkatan kualitas data dalam penetapan target dan pelatihan teknis bagi aparat perencana perlu dilakukan agar sinkronisasi antara rencana pusat dan daerah dapat terjaga dengan kuat.