RRI.CO.ID, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menghadiri pertemuan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bertempat di Aula Bima BPK Prov. Bali, pada Kamis, 12 Februari 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi koordinasi tata kelola keuangan daerah di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dalam sambutanya menjelaskan, entery meeting ini bertujuan untuk memastikan bagaimama APBD memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan BPK yang mermartabat dan bermanfaat sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Entry meeting ini kita harapkan dapat menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kemanfaatan menuju kesejahteraan rakyat,” ujar Fathan.

Ia juga menjelaskan, pemeriksaan LKPD oleh BPK merupakan kewajiban tahunan untuk menilai kinerja kuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hasil review SPI dan mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini.

“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan transparan,” kata Fathan.

Fathan menekankan, tantangan laporan keuangan dan akuntabilitas kedepan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat akan transparansi keuangan mewajibkan seluruh aparatur pemerintah bekerja baik dan benar.

"Kita mengajak seluruh jajaran Pemerintah untuk senantiasa mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Hal ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan kepada masyarakat," ucap Fathan, menjelaskan.

Katua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas'ud menegaskan komitmen kolektif seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Rudy juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI, khususnya Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI), atas bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan sarana pembelajaran institusional untuk memperkuat sistem pengendalian internal. "Kami memegang komitmen proaktif pemerintah daerah untuk menjamin keterbukaan dan kejujuran dalam laporan keuangan. Ini adalah langkah serius untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Rudy Mas'ud.

Ia juga menyoroti tantangan tata kelola keuangan ke depan yang semakin kompleks, terutama dengan integrasi sistem digital seperti SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Menurutnya, digitalisasi harus dibarengi dengan kesiapan data dan dokumen pendukung yang akurat dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

" Salah satu poin menarik yang disampaikan adalah usulan agar pertemuan antar kepala daerah dan BPK dapat dilakukan secara lebih padu di masa depan, mencakup wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur untuk membahas agenda strategis nasional, termasuk optimalisasi pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal," tutur Rudy.

Sementara itu, ditemui usai pertemuan daam keterangannya, Ria Norsan menyampaikan pesan dari Kepala BPK RI Wilayah VI, Fathan Suphi, yang menekankan bahwa proses pemeriksaan keuangan bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah daerah.

"Pemeriksaan ini bertujuan agar kita dapat meminimalisir penggunaan keuangan secara baik dan benar," ujar Ria Norsan.

Ia juga menambahkan bahwa pihak BPK memberikan tenggat waktu tertentu bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan yang muncul selama proses pemeriksaan. Dalam hal ini, Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan.

Norsan juga mengungkapkan sejumlah fakta terkait performa Pemprov Kalbar rekor WTP Pemprov Kalbar telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut dan penilaian angka terakhir berada di posisi 85,6, di mana standar penilaian "baik" dimulai dari angka 75. Meski angka penilaian tahun 2025 berada di angka 81 sekian, Norsan optimistis Kalbar akan kembali meraih opini WTP selama tidak ada kendala krusial.

Selain membahas aspek teknis keuangan, pertemuan ini juga dihadiri oleh sekitar 18 gubernur dari berbagai provinsi. Sebagai Bendahara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSI), Harisson menyambut baik agenda ini sebagai wadah silaturahmi.

"Pertemuan ini sangat baik karena melibatkan Indonesia bagian tengah dan barat. Kami di APSI, yang diketuai oleh Pak Rudy Mas'ud, menyambut baik agar kita bisa saling kenal dan bersilaturahmi di Pulau Dewata ini," tutur Norsan.