RRI.CO.ID, Pontianak : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan standar tinggi bagi investasi yang masuk ke Bumi Khatulistiwa. Dalam agenda strategis Kick Off Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF), Kamis (29/1/2026), Gubernur Kalimantan Barat menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi wajib berjalan seimbang dengan kelestarian alam.

Tantangan ini langsung dijawab konkret oleh sektor swasta. PT Mayawana Persada tampil sebagai contoh pemegang izin PBPH yang tidak hanya mematuhi visi pemerintah, tetapi juga mendapatkan validasi dari para pakar lingkungan atas praktik konservasinya yang melampaui standar regulasi.

Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa tutupan hutan Kalbar yang masih 80 persen adalah aset mitigasi iklim dunia yang harus dijaga.

"Saya menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Kalimantan Barat harus tetap memegang prinsip ramah lingkungan dan tidak mengorbankan kelestarian ekosistem hutan," tegas Gubernur.

Ia menekankan filosofi bahwa keseimbangan alam adalah fondasi kehidupan; hanya dengan menjaga alam, alam akan menjaga manusia dari bencana ekologis.

Merespons arahan tersebut, PT Mayawana Persada membuka data operasionalnya di hadapan forum. Dari total konsesi 138.204 hektare, perusahaan secara sadar mengalokasikan ±38.000 hektare untuk kawasan konservasi.

Fakta ini menjadi sorotan karena jauh melampaui kewajiban pemerintah. Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dinas LHK Kalbar menjelaskan, regulasi daerah (Perda & Pergub) hanya mensyaratkan minimal 7 persen areal konservasi.

Namun, realisasi Mayawana Persada mencapai 27 persen hampir empat kali lipat dari ambang batas minimal.

Direktur Eksekutif Tropical Forest Foundation (TFF), Dr. Hasbillah Hasbie, memuji langkah "pengorbanan" ini.

"Secara legal, perusahaan sah-sah saja membuka semua area tanamnya (±98.000 ha). Tapi Mayawana tidak melakukan itu. Mereka menyisihkan area produksi untuk konservasi. Ini bukti nyata keseimbangan antara ekologi dan ekonomi," ungkap Hasbillah.

Validasi independen juga datang dari CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Dr. Jamartin Sihite.

Ia menilai inisiatif Mayawana Persada yang membangun koridor satwa di dalam area produksinya sebagai langkah progresif.

"Perusahaan HTI membicarakan konservasi Orangutan itu menarik. Satwa liar tidak mengenal batas administrasi, mereka butuh konektivitas," ujarnya.

Menurut Jamartin, pendekatan lanskap yang diterapkan perusahaan sejalan dengan prinsip agar "lalu lintas" satwa liar tidak terfragmentasi.

Hal senada diungkapkan Kepala BKSDA Kalbar, Murlan Dameria Pane. Menanggapi temuan survei biodiversitas perusahaan, ia menyebut data populasi Orangutan di konsesi Mayawana cukup signifikan.

"Angka ini bisa menjadi referensi para pihak. Kami akan analisis bersama agar valid menjadi pedoman populasi ke depan," tegas Murlan.

Pembuktian komitmen ini dikunci melalui penandatanganan Pakta Integritas Perlindungan Lanskap Mendawak oleh Direktur Mayawana Persada, Iwan Budiman.

Dokumen ini mengikat perusahaan untuk membangun canopy bridge (jembatan tajuk pohon), melakukan reforestasi koridor, dan tetap memelihara pakan satwa yang sudah ada di Kawasan Konservasi.

Kepala Dinas LHK Kalbar menyebut momentum RBP REDD+ ini strategis untuk menunjukkan bahwa Kalbar serius menurunkan emisi. "Tujuannya menjaga konektivitas ekosistem dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dengan kolaborasi multipihak ini mulai dari pemerintah, pakar, hingga NGO Mayawana Persada membuktikan bahwa investasi hijau bukan sekadar jargon, melainkan praktik operasional yang terukur dan terverifikasi.