Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Eka Indah Raharjo, mengakui bahwa situasi ini berdampak sangat nyata terhadap kehidupan nelayan. Menurutnya, gelombang tinggi bukan hanya menghambat aktivitas melaut, tetapi juga memukul perekonomian keluarga nelayan. Berdasarkan pantauan HSNI di beberapa daerah pesisir, Eka menyebutkan bahwa kondisi terparah terlihat di wilayah kepulauan. Saat dirinya menginap selama dua hari di Pulau Lemukutan dan sekitarnya, hampir tidak ada nelayan yang berani melaut.

Eka bahkan menyaksikan secara langsung gelombang laut yang cukup tinggi sebagaimana disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan ketinggian mencapai sekitar 1,3 meter. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya bagi kapal nelayan kecil. Menurutnya, situasi ini paling dirasakan oleh nelayan kecil yang rata-rata hanya menggunakan kapal berukuran sekitar lima gross ton. Dengan ukuran kapal tersebut, nelayan sangat rentan terhadap gelombang tinggi dan angin kencang.

Dalam pernyataannya pada 24 hingga 25 Januari 2026, Eka menegaskan bahwa tidak terlihat aktivitas nelayan sama sekali, baik di tengah laut maupun di wilayah pinggiran. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampak ekonomi dipastikan semakin berat karena nelayan kehilangan mata pencaharian utama. Selama musim gelombang tinggi ini, sebagian nelayan memilih melakukan aktivitas lain seperti memperbaiki jaring dan perahu yang rusak. Nelayan yang memiliki lahan memanfaatkan waktu dengan berkebun, seperti pala dan cengkeh yang banyak dibudidayakan di Lemukutan, atau membuka usaha kecil seperti warung.

Namun, bagi nelayan yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif, termasuk anak buah kapal (ABK), kondisi ini sangat memprihatinkan. Ketika kapal tidak beroperasi, mereka otomatis tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi serupa dipastikan terjadi di seluruh wilayah pesisir Kalimantan Barat, mulai dari Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong Utara, hingga Ketapang.