RRI. CO.ID, Pontianak - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemotongan pajak tunjangan hari raya (THR) pekerja swasta. Selain dinilai tidak adil, kebijakan ini juga dikhawatirkan menekan daya beli masyarakat jelang Lebaran.
Kebijakan pemerintah terkait pemotongan pajak THR bagi pekerja swasta masih memicu polemik di kalangan dunia usaha. Ketua Apindo Kalimantan Barat (Kalbar), Andreas Acui Simanjaya, menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.
Acui menyatakan bahwan pemotongan pajak THR ini tidak diberlakukan secara merata, khususnya terhadap THR bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Swasta diminta dipotong pajak, sedangkan pemerintah tidak melakukan hal yang sama. Seharusnya perlakuannya adil, bahkan kalau bisa sama-sama tidak ada pemotongan pajak,” ujarnya di Pontianak, Rabu, 18 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa THR merupakan bentuk bonus bagi pekerja yang seharusnya diterima secara utuh, terlebih bagi karyawan dengan penghasilan terbatas yang sangat mengandalkan dana tersebut untuk kebutuhan Lebaran. Acui juga menilai, kebijakan ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat menjelang hari raya, yang seharusnya menjadi momentum peningkatan konsumsi.
“Banyak pekerja yang penghasilannya pas-pasan, sehingga THR menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat Lebaran,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya menghapus pemotongan pajak, tetapi juga mempertimbangkan penambahan nilai THR guna meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan keringanan biaya listrik kepada masyarakat, yang dinilai mampu memberikan dampak positif secara langsung.
Menurutnya, langkah serupa menjelang hari raya akan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat pekerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi.
Baca juga: Disnaker Kota Pontianak Pastikan Posko THR telah Dibuka
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....