DPRD Kalbar Kumpulkan Aspirasi Publik soal Karhutla lewat RDPU

RRI.CO.ID, Pontianak - DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pihak untuk mendengar fakta, aspirasi, dan pandangan publik dalam rangka evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Senin, 14 September di Ruang Meranti, DPRD Provinsi Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan RDPU tahap pertama tersebut menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam membahas langkah penanganan karhutla, baik untuk kondisi saat ini maupun setelah bencana asap berakhir.

Prabasa melanjutkan, berbagai masukan yang disampaikan dalam RDPU akan dibawa ke pembahasan di masing-masing komisi DPRD Kalbar. Kemudian, DPRD akan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai langkah yang akan dilakukan dalam menangani persoalan karhutla.

"Yang penting itu sebetulnya, besok. Bagaimana pertanyaan tadi kita tanyakan kepada eksekutif, yaitu eksekutornya, langkah-langkah apa yang ingin dilakukan, untuk sekarang dan untuk ke depannya," ujar Prabasa.

Wakil Ketua DPRD Kalbar itu menilai persoalan karhutla dan kabut asap masih menjadi perhatian karena kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Link-AR Borneo Ahmad Syukri, memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah, mulai dari langkah taktis, operasional, strategis, hingga upaya menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan karhutla dan bencana asap berulang.

Ahmad menilai salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam jumlah yang skalanya besar, yang dimiliki perusahaan sawit dan perusahaan tambang.

"Memberikan satu saran kepada pemerintah yang sifatnya taktis, operasional dan strategis. Bahkan sampai pada upaya untuk mengakhiri akar soal dari karhutla dan bencana asap yang bertahun-tahun berulang," ujarnya.

Koordinator Link AR Borneo menyebut dari total sekitar 14,68 juta hektare wilayah Kalimantan Barat, sekitar 2,1 juta hektare telah ditanami sawit.

Selain persoalan perkebunan, ia juga menyoroti luas wilayah yang berkaitan dengan perizinan pertambangan serta pemanfaatan kawasan hutan di Kalimantan Barat.

Berbagai masukan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi DPRD Kalbar dalam menyusun rekomendasi dan meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret pengendalian karhutla, baik untuk penanganan kondisi saat ini maupun pencegahan pada masa mendatang.