Penanganan Bencana dan Karhutla, Wasekjen PB-HMI Apresiasi Gerak Cepat Prabowo

RRI.CO.ID, Jakarta – Rentetan dinamika bencana hidrometeorologi serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar), menjadi ujian penting bagi kesiapan mitigasi dan respons tanggap darurat pemerintah.

Penanganan persoalan bencana alam dan dampak sosial-ekonomi yang menyertainya dinilai memerlukan kepemimpinan yang tanggap serta sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif.

Pemerhati sosial dan hukum, Muhammad Hakiki, menyoroti bahwa langkah taktis yang ditunjukkan oleh Pemerintah dan DPR, yakni Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal positif bagi perlindungan masyarakat terdampak bencana.

Menurut Hakiki, gerak cepat jajaran pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo memperlihatkan ketegasan kepemimpinan dalam mengorkestrasi kementerian, lembaga, hingga aparat keamanan agar turun langsung ke titik-titik krisis.

"Langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan respons terpadu tanpa birokrasi berbelit adalah bukti nyata kehadiran negara. Dalam situasi krisis akibat bencana alam maupun karhutla, kecepatan bertindak sangat menentukan keselamatan warga dan stabilitas ekonomi masyarakat bawah," ujar Hakiki yang juga Wasekjen PB HMI saat dihubungi, Rabu, 9 September 2026.

Alumnus Magister Hukum Universitas Indonesia yang juga aktif sebagai praktisi hukum tersebut menambahkan, sinergi yang terbangun harmonis dengan lembaga legislatif menjadi kunci penting keberhasilan eksekusi kebijakan darurat di lapangan.

Peran aktif Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai Hakiki berhasil menjembatani komunikasi politik, menyerap aspirasi daerah secara langsung, serta memastikan fungsi pengawasan parlemen berjalan selaras dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

"Kepemimpinan Pak Dasco di DPR sangat adaptif dan solutif. Beliau tidak hanya memantau dari jauh, tetapi aktif mengurai hambatan regulasi dan mendorong sinergi lintas sektor agar bantuan serta kebijakan darurat bencana bisa segera disahkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Hakiki yang juga Wasekjen Eksternal PB HMI, itu.

Terkait ancaman karhutla yang kerap melanda Kalimantan Barat, Hakiki yang memiliki ikatan emosional kuat dengan daerah tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek penegakan hukum lingkungan dan penanganan dampak sosial bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap oknum pembakar lahan berskala korporasi harus berjalan tegas, namun di sisi lain pembinaan serta bantuan alternatif bagi peladang tradisional tetap harus diakomodasi.

"Khusus karhutla di Kalbar, kita mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang langsung menggerakkan teknologi modifikasi cuaca dan satgas gabungan. Namun secara hukum, ketegasan terhadap korporasi yang lalai mengelola konsesinya harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sembari menjaga kearifan lokal masyarakat adat yang bergantung pada alam," tutur pria yang juga menjadi narasumber isu-isu hukum dan kebijakan publik tersebut.

Menutup pandangannya, Hakiki menilai kolaborasi antara eksekutif di bawah Presiden Prabowo dan kepemimpinan DPR yang responsif seperti yang diperlihatkan Sufmi Dasco Ahmad layak dijadikan preseden positif dalam mengawal stabilitas kebangsaan.

"Tantangan ke depan tidak hanya sebatas memadamkan api atau menyalurkan logistik banjir, tetapi bagaimana merawat modal sosial masyarakat pascabencana. Kolaborasi kepemimpinan nasional yang solid seperti yang kita saksikan hari ini adalah modal berharga untuk menjaga optimisme rakyat di tengah berbagai tantangan," katanya, mengakhiri.

Baca juga: Polisi Cek Lahan Karhutla usai Isu Ditanami Sawit Beredar