RDP dengan SKK Migas, Cornelis Minta Anggaran Cost Recovery USD9,86 Miliar Efisien

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas membahas realisasi cost recovery kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2024 dan 2025, di Ruang Rapat Komisi XII, Senayan, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026. Cornelis menyoroti kenaikan cost recovery yang menurutnya harus diukur dengan efektivitas kegiatan hulu migas, peningkatan produksi, eksplorasi, dan manfaat yang diterima negara.

Data SKK Migas menunjukkan realisasi cost recovery meningkat dari sekitar USD7,62 miliar pada 2024 menjadi USD8,43 miliar pada 2025 atau naik sekitar 10,6 persen. Namun, tingkat realisasinya terhadap WP&B justru turun dari 88 persen menjadi 86 persen.

Cornelis menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Pasalnya, total komponen biaya operasi juga meningkat dari USD7,6 miliar menjadi USD8,4 miliar. Yang cukup menonjol adalah komponen depresiasi yang melonjak dari USD1,2 miliar menjadi USD1,8 miliar atau sekitar 50 persen, sementara eksplorasi dan pengembangan hanya naik dari USD2,1 miliar menjadi USD2,2 miliar.

Menurut Cornelis, struktur biaya seperti ini harus dijelaskan secara transparan. Kenaikan biaya dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar operasional yang jelas dan menghasilkan manfaat yang sebanding bagi negara.

“Yang harus kita lihat bukan hanya berapa besar cost recovery-nya, tetapi apa hasilnya. Apakah produksi meningkat, eksplorasi bertambah dan penerimaan negara juga semakin baik. Setiap biaya harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Cornelis.

Perhatian juga tertuju pada perbedaan realisasi antar-KKKS. Berdasarkan paparan SKK Migas untuk tahun 2025, BP Berau Ltd. mencatat realisasi sekitar USD679,19 juta dari WP&B sekitar USD317,91 juta atau mencapai 214 persen. Di sisi lain, kelompok KKKS lainnya hanya terealisasi sekitar 66 persen dari WP&B sekitar USD3,52 miliar.

Cornelis menilai deviasi yang terlalu besar, baik melampaui maupun jauh di bawah rencana, harus menjadi bahan evaluasi SKK Migas. DPR perlu memastikan bahwa perubahan program, carry over kegiatan, perizinan, pembebasan lahan maupun penyesuaian biaya memiliki alasan dan manfaat yang dapat diukur.

“Cost recovery bukan soal besar atau kecil. Yang paling penting adalah efisien, transparan dan memberikan nilai tambah. Negara harus memastikan setiap dolar yang dikeluarkan benar-benar mendukung produksi dan ketahanan energi nasional, sesuai dengan asta cita Presiden,” pungkas Cornelis.