RRI.CO.ID, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menyampaikan refleksi terkait pelaksanaan otonomi daerah saat memimpin Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin, 27 April 2026. Norsan menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan serta mengimplementasikan kebijakan pusat, sekaligus memastikan adanya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah.

“Pada prinsipnya, kebijakan pusat dan daerah harus saling terkait dan berkolaborasi satu sama lain,” ujar Norsan, saat diwawancara.

Ia menilai, selama ini kebijakan transfer dari pusat ke daerah berjalan dengan cukup lancar. Namun, terdapat sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di daerah, kini ditarik ke pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah perizinan di sektor pertambangan.

“Dulu izin pertambangan menjadi kewenangan daerah, sekarang ditarik ke pusat. Hal ini tentu berdampak pada berkurangnya kontribusi bagi daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Norsan menekankan bahwa semangat otonomi daerah seharusnya memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, bukan sebaliknya menarik kembali kewenangan tersebut ke pusat. "Ini perlu dikaji lagi," katanya, menegaskan.

Ia juga mengungkapkan pernah berdiskusi dengan pakar otonomi daerah, Prof. Ilyas Rasyid, mengenai arah kebijakan tersebut. Namun, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, ia menyebut pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan.

“Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami harus menjalankan kebijakan yang ada, terlepas dari suka atau tidak,” katanya, mengakhiri.

Baca juga: Bupati Mempawah Sampaikan Isu Strategis ke Pemerintah Pusat