RRI.CO.ID, Pontianak - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah bersama masyarakat terus serius menangani bencana kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat.

Dalam konferensi pers usai Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional di Kantor Gubernur Kalbar, Djamari menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, luas area terbakar menunjukkan tren penurunan.

Hal ini menjadi bukti bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat.Dengan komitmen bersama tersebut, diharapkan cakupan penanganan karhutla semakin meningkat dan luas wilayah terdampak dapat terus diminimalisir.

“Upaya masyarakat kita dan masyarakat Kalimantan Barat sangat serius dalam penanganan karhutla. Kami merasa ini bukan persoalan pemerintah, Perusahaan, tapi masyarakat kita semua,” ujarnya, Kamis, 16 april 2026.

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengendalikan dan mencegah karhutla melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Ia menginstruksikan peningkatan patroli di tingkat tapak melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bersinergi dengan TNI, Polri, dan relawan. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diperketat, khususnya terkait kewajiban penyediaan sarana pemadam kebakaran di wilayah konsesi.

Ria Norsan menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api.

“Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara Pemprov, Kodam XII/Tanjungpura, Polda Kalbar, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api,” tegas Norsan.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan deteksi dini dan respons cepat, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.