RRI.CO.ID, Pontianak - Pengelolaan dan pelaporan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Koordinator MBG Kalbar, Agus Kurniawi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat SPPG melibatkan sejumlah peran kunci.

Kepala SPPG bertanggung jawab pada pelaksanaan operasional, ahli gizi menyusun perencanaan menu, sementara akuntan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. “Perencanaan menu dilakukan oleh ahli gizi, kemudian akuntan menyusun laporan keuangannya. Ini harus berjalan seiring agar program tetap akuntabel,” ujar Agus saat menjadi narasumber Pontianak Menyapa Pro1 RRI Pontianak Senin, 26 Januari 2026.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar untuk membahas dukungan yang dapat diberikan kepada SPPG, khususnya terkait tata kelola dan pelaporan keuangan.

“Kami berkoordinasi dengan DJPb, apa yang bisa dibantu untuk SPPG, terutama menyangkut sistem pelaporan keuangan. Selama ini SPPG masih menggunakan buku kas harian manual,” jelasnya.

Menurut Agus, tantangan utama adalah bagaimana menyusun pembukuan yang baik, seragam, dan mudah dipertanggungjawabkan. Untuk itu, MBG Kalbar bersama DJPb dan Balai Diklat Keuangan menginisiasi kegiatan lokakarya guna menyamakan pemahaman.

“Hampir seluruh Indonesia menghadapi tantangan yang sama, karena ada perbedaan pola pelaporan. Kami ingin mengetahui seperti apa sistem baku yang ideal,” katanya.

Ia menambahkan, mekanisme pengajuan keuangan dilakukan melalui proposal ke Badan Gizi Nasional (BGN) secara berkala setiap dua minggu sekali. Dalam satu bulan, SPPG menjalankan kegiatan operasional selama 24 hari kerja.