RRI.CO.Id, Pontianak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar belanja negara, melainkan investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, yang menegaskan bahwa tujuan utama MBG tidak hanya berfokus pada konsumsi pangan, tetapi juga peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Program MBG ini menyasar kualitas gizi sebagai fondasi utama peningkatan SDM. Jadi bukan hanya soal makan, tetapi bagaimana gizi yang baik akan berdampak pada kualitas generasi ke depan,” ujar Rahmat.

Menurutnya, pelaksanaan MBG juga memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, terutama melalui keterlibatan suplier lokal. Dengan memanfaatkan bahan pangan dari pelaku usaha setempat, program ini mampu menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

“Ketika belanja pemerintah diarahkan ke suplier lokal, maka ekonomi di daerah ikut bergerak. Ini berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Rahmat menambahkan, pengelolaan program MBG harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat besarnya perhatian publik terhadap program tersebut. Ia menegaskan masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan masukan maupun kritik apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kekurangan.

“Masyarakat ingin tata kelola MBG yang transparan dan akuntabel. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, masyarakat berhak menyampaikan,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Kanwil DJPb Kalbar memiliki peran strategis untuk memastikan APBN sebagai instrumen fiskal dapat memberikan dampak optimal bagi perekonomian dan pembangunan daerah. Salah satu perannya adalah melalui penyusunan kajian fiskal yang merekomendasikan dampak belanja APBN di Kalimantan Barat.

“DJPb Kalbar memastikan APBN benar-benar berdampak terhadap perekonomian dan pembangunan. Kami juga melakukan pendampingan pengelolaan keuangan negara kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah,” pungkas Rahmat.