Jakius - Sinyor Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

KBRN, Pontianak: Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Jakius Sinyor menyebut, pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan transparansi dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, terkait tata kelola pemerintahan ada dua poin yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah yaitu transparansi dan akuntabel.

"Transparansi merupakan suatu kewajiban kepala daerah tentang keterbukaan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, baik itu masalah pembangunan, pemerintahan dan masalah kemasyarakatan, maka dari itu keterbukaan pemerintah harus sampai ke masyarakat," kata Jakius, Jumat (22/11/2024).

Jakius mengatakan, terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selain transparansi kebijakan, hal tersebut juga seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah.

"Menyangkut akuntabel dalam pemerintahan daerah maka kebijakan-kebijakan yang transparan tadi harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, disinilah pertanyaannya apakah sudah dilakukan apa belum," ucapnya.

Di samping itu, persoalan hukum yang terjadi di pemerintahan daerah menjadi masalah serius untuk membuktikan tata kelola pemerintahan.

"Yang ketiga adalah tidak terjadinya persoalan hukum, ini juga menjadi persoalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, nah tentu giat-giat ini adalah bagaimana kita membina para aparatur pemerintah bekerja dengan baik mungkin ada menyangkut pendidikan dan pelatihan serta menaati peraturan hukum yang ada," katanya.