Karhutla Kubu Raya Turun dari 214 Jadi 63 Titik, Pemerintah Perkuat Penanganan

RRI.CO.ID, Kubu Raya - Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan personel, dukungan pemadaman dari udara, patroli, hingga koordinasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat melakukan peninjauan lokasi karhutla dan rapat koordinasi pengendalian karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Senin, 24 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Raja Juli didampingi Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto. Peninjauan dilakukan di lokasi karhutla serta Daops Manggala Agni Pontianak.

Raja Juli mengatakan, kedatangannya ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan.

"Atas arahan Presiden, saya datang untuk memastikan seluruh perintah dan langkah penanganan karhutla benar-benar dilaksanakan. Alhamdulillah, secara statistik perkembangan hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan penurunan," ujar Raja Juli.

Ia menjelaskan, jumlah hotspot di Kalimantan Barat sempat mencapai puncaknya pada 19 Agustus 2026 dengan 824 titik panas. Angka tersebut kemudian bergerak dinamis, yakni turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 567 titik pada 22 Agustus.

Namun, berdasarkan perkembangan terakhir, jumlah hotspot kembali mengalami penurunan hingga tersisa 28 titik.

Menurut Raja Juli, penurunan tersebut tidak terlepas dari kerja bersama berbagai unsur, baik TNI dan Polri, personel di darat maupun udara, serta Manggala Agni Kementerian Kehutanan.

Meski hotspot menurun, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum otomatis berarti persoalan asap telah selesai. Terutama pada lahan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga proses pendinginan dan pemadaman membutuhkan waktu lebih panjang.

"Di salah satu lokasi di Kubu Raya, api memang sudah tidak terlihat, tetapi asap masih muncul dari gambut. Ini menunjukkan proses pendinginan harus terus dilakukan karena api di lahan gambut bisa berada di bawah permukaan dan menghasilkan asap dalam jumlah besar," jelasnya.

Raja Juli juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas land clearing dengan cara membakar. Kondisi cuaca yang sangat kering membuat sumber api sekecil apa pun berpotensi berkembang menjadi karhutla.

Ia juga menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk korporasi.

"Presiden sudah menegaskan agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat akan kami tindak. Untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan, sanksinya dapat berupa pencabutan izin, selain proses pidana," tegasnya.

Sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla, Kementerian Kehutanan juga akan mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu pengendalian karhutla di enam provinsi. Sekitar 2.200 personel di antaranya akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.

Khusus Kalimantan Barat, sebanyak 700 ASN akan diperbantukan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Selain itu, pejabat eselon I Kementerian Kehutanan akan ditempatkan dan berkantor secara bergantian di sejumlah provinsi yang terdampak karhutla.

Raja Juli menegaskan, penanganan akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Palang Merah Indonesia, serta masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, kondisi karhutla di Kubu Raya menunjukkan perkembangan positif setelah berbagai dukungan dikerahkan.

Ia menyebut, saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan sebelumnya, jumlah titik api di Kubu Raya masih berada di kisaran 214 titik. Kini jumlah tersebut telah berkurang menjadi sekitar 63 titik.

"Perkembangannya cukup menggembirakan. Dari sekitar 214 titik api saat kunjungan Presiden, sekarang sudah turun menjadi 63 titik. Penurunan ini tentu tidak terlepas dari dukungan water bombing dan kekuatan personel yang terus ditambah," kata Sukiryanto.

Menurutnya, saat ini terdapat tujuh unit water bombing yang siap mendukung operasi pemadaman, ditambah tiga unit UMC serta dua helikopter untuk patroli.

Penguatan personel juga terus dilakukan. Sekitar 1.260 personel BKO dari Angkatan Darat telah disiapkan dan sekitar 80 persen di antaranya sudah tiba di wilayah Kalimantan Barat.

"Tambahan kekuatan ini membuat kita jauh lebih siap menghadapi kondisi terburuk. Apalagi masih ada tambahan tiga water bombing yang akan memperkuat operasi pemadaman dari udara," ungkapnya.

Sukiryanto juga menyampaikan bahwa periode 23 hingga 27 Agustus menjadi waktu penting untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Sejumlah wilayah di Kubu Raya termasuk dalam titik yang memiliki potensi untuk dilakukan penyemaian garam guna memancing pertumbuhan awan hujan.

Ia berharap kondisi cuaca mendukung sehingga upaya tersebut dapat menghasilkan hujan dan membantu mengendalikan karhutla.

"Kami mohon doa masyarakat Kubu Raya agar penyemaian yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah bisa menghasilkan hujan. Harapannya, titik api yang sekarang sudah turun dari 214 menjadi 63 dapat terus berkurang dan mudah-mudahan pada 27 Agustus bisa kita tekan sampai habis," harapnya.

Terkait penambahan personel BKO dan dukungan penanganan lainnya, Sukiryanto mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lebih lanjut, terutama menyangkut kebutuhan administrasi dan dukungan anggaran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tengah berada dalam proses pembahasan perubahan anggaran daerah.

(DiskominfoKKR/IKP)