Heri Mustamin Apresiasi Keseriusan Pemerintah Pusat Tangani Karhutla di Kalbar

RRI.CO.ID, Pontianak – Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusannya dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat, keseriusan itu ditunjukkan mulai dari atensi khusus hingga turun langsung ke Kalbar dan memberikan dukungan sarana, personel hingga anggaran.

Atas keseriusan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin mengapresiasi kepada Pemerintah Pemerintah Pusat. "Saya selaku perwakilan rakyat Kalimantan Barat menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden dan kabinet merah putih, sudah membantu sarana, prasarana, personel dan lain sebaginya termasuk keuangan yang memang sangat dibutuhkan," ujar Heri Mustamin, Kamis, 10 September 2026.

Lebih lanjut Heri Mustamin menyampaikan, alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana karhutla di Kalbar di klaim mencapai ratusan miliar. Bantuan itu dikucurkan untuk delapan Kabupaten dan dua kota. Besarannya berkisar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar untuk masing-masing daerah. Sedangkan untuk provinsi dibantu kurang lebih Rp40 miliar.

“Presiden sudah memberikan bantuan sarana, personel, bahkan uang tunai kepada delapan kabupaten dan dua kota. Rata-rata bantuannya Rp15 miliar sampai Rp20 miliar,” kata Heri Mustamin.

Heri Mustamin mengatakan, bahwa bantuan itu merupakan bukti nyata yang dilakukan pemerintah pusat dalam membantu menangani karhutla di Kalbar yang kini menjadi perhatian nasional hingga internasional.

Dari bukti nyata ini pun kata Heri Mustamin, penilaian keraguan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam penanganan karhutla di Kalbar telah terjawab melalui bantuan yang diberikan.

Namun di sisi lain, Heri Mustamin menyayangkan sikap Pemprov Kalbar yang sempat berencana mengurangi anggaran penanggulangan karhutla dalam APBD Perubahan 2026.

Heri mengatakan, sebelumnya telah tersedia anggaran sekitar Rp25 miliar untuk penanganan karhutla . Tetapi dalam pembahasan APBD Perubahan, anggaran tersebut sempat dipangkas menjadi hanya Rp5 miliar.

“Jangankan mau menambah budget, yang sudah tersedia Rp25 miliar dan sudah izin, justru mau dikurangi. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Artinya, ini ada ketidakseriusan,” tegas Heri Mustamin.

Menurut Heri Mustamin, fraksi Golkar bersama Badan Anggaran DPRD Kalbar kemudian meminta agar anggaran tersebut tidak dipangkas. Heri bahkan menyatakan DPRD tidak akan mengesahkan APBD Perubahan jika anggaran penanganan karhutla tidak dikembalikan.

Hasilnya, anggaran yang sempat disiapkan hanya Rp5 miliar dikembalikan menjadi Rp25 miliar. Dengan demikian, Rp20 miliar dikembalikan untuk memperkuat persiapan penanganan karhutla .

“Alhamdulillah dengan perhitungan yang cermat, anggaran yang semula hanya disiapkan Rp5 miliar sekarang dikembalikan lagi Rp20 miliar. Jadi totalnya kembali Rp25 miliar untuk persiapan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Menurut Heri Mustamin, dalam situasi bencana seperti ini, pemerintah daerah seharusnya menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat terhadap keselamatan masyarakat dengan tidak menjadikan anggaran kebencanaan sebagai pos yang dikurangi, apalagi ketika karhutla masih menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. “Ini rakyat kita, rakyat Kalimantan Barat. Bukan malah main-main,” kata Heri Mustamin.

Legislator Golkar ini juga mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak hanya fokus pada penanganan karhutla saat kemarau, tetapi mulai mempersiapkan dampak lanjutan ketika musim penghujan tiba.

Pasalnya, setelah musim kemarau, Kalbar berpotensi menghadapi permasalahan banjir. Oleh karena itu, anggaran kebencanaan yang dinilai harus dipertahankan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

“Saya sangat menyayangkan kalau anggaran yang berkaitan dengan bencana itu dikurangi dan dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang menurut saya kurang prioritas,” ujarnya.

Ditegaskannya, penanganan bencana memerlukan kesiapan anggaran sejak awal. Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh menunggu kondisi baru yang semakin parah kemudian menambah anggaran.