KBRN, Jakarta: Komitmen pemerintah menjaga alokasi 20 persen anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi mendapat apresiasi DPR. Namun, perhatian publik tertuju pada temuan Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, terkait pengalihan porsi anggaran yang cukup besar ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisa, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?” ujar Furtasan di sela Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Legislator Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, meskipun sasaran program MBG adalah siswa, pemerintah bersama DPR perlu mengkaji ulang pengelompokan anggaran tersebut. “Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang,” tegasnya.

Furtasan menambahkan, implementasi anggaran pendidikan tahun 2026 telah diarahkan pada sejumlah program prioritas, seperti tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta bantuan pendidikan. “Untuk PIP misalnya, sudah ditargetkan untuk 20 juta penerima, dan KIP sebanyak 1,2 juta,” sebutnya.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini menjadi yang tertinggi, Furtasan menilai nominal besar bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan. “Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya,” pungkasnya.

Sumber: Parlementaria