KBRN, Jakarta: Skandal beras premium oplosan yang mengguncang publik belakangan ini memicu keprihatinan mendalam dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia menilai praktik curang dalam distribusi beras ini bukan hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mencederai etika perdagangan dan memperdalam beban hidup rakyat di tengah tekanan inflasi.

“Praktik curang seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saat daya beli masyarakat sedang menurun, mereka justru dihadapkan pada manipulasi mutu pangan yang sangat merugikan," tegas Puan dalam pernyataannya, Rabu (23/7/2025).

Temuan soal beras oplosan bermula dari investigasi Kementerian Pertanian menyusul kejanggalan harga dalam dua bulan terakhir: harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan, namun harga beras di tingkat konsumen justru naik. Pengecekan di lapangan pun dilakukan.

Dari hasil pengujian mutu terhadap 268 merek beras di 10 provinsi produsen utama, sekitar 85 persen sampel tidak memenuhi standar. Bahkan ditemukan kemasan lima kilogram yang berat isinya hanya 4,5 kilogram. Temuan ini menguatkan dugaan adanya praktik curang secara sistematis.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bahwa kerugian akibat skandal ini bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya. Menanggapi hal itu, Puan menilai bahwa kerugian sebesar ini mencerminkan adanya celah serius dalam tata kelola distribusi pangan nasional.

“Lebih dari sekadar kerugian finansial, skandal ini telah memukul pedagang kecil yang sebetulnya menjadi korban rantai distribusi yang tidak transparan. Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label," ujar mantan Menko PMK tersebut.

Puan mendesak negara untuk segera bertindak. Menurutnya, lembaga-lembaga terkait perlu menyusun langkah konkret guna melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil dari kerugian berkelanjutan. Transparansi nama produsen dan merek yang terlibat pun dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” katanya.

Ia pun mendesak agar praktik oplosan ini diusut tuntas. “Dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas,” tegas cucu Bung Karno itu.

Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera bertindak. Penindakan tak boleh hanya berhenti pada temuan semata, tetapi harus menyasar sistem distribusi dan aktor utama yang bermain di balik layar.

“Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil," ujar Puan.

Ia menutup pernyataan dengan penekanan kuat bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas dasar manipulasi mutu dan praktik perdagangan yang curang. “Bila distribusi pangan terus dikuasai oleh segelintir pemain besar tanpa pengawasan ketat, ditambah praktik-praktik curang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara tidak boleh membiarkannya,” tandasnya.

Sumber: Parlementaria