KBRN, Jakarta: Semangat baru menyelimuti Gedung Nusantara IV DPR RI saat ratusan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) Tahun 2025. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, secara resmi membuka agenda penting ini dengan menekankan bahwa menjadi ASN bukan sekadar urusan administrasi, melainkan panggilan untuk mengabdi kepada negara.

“Anda semua telah melalui proses panjang dan kompetitif untuk menjadi bagian dari ASN, khususnya di lembaga tinggi negara DPR RI. Ini adalah pencapaian membanggakan sekaligus awal dari tanggung jawab besar,” tegas Indra di hadapan para peserta Latsar CPNS, Senin (14/7/2025).

Tahun ini, Setjen DPR RI membuka 302 formasi CPNS, dan lebih dari 40 ribu pelamar bersaing memperebutkan posisi tersebut. Fakta ini, menurut Indra, menjadi bukti bahwa ASN generasi baru harus memiliki mentalitas unggul untuk menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks.

“Pelatihan dasar ini bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah titik awal transformasi diri menjadi ASN yang tangguh, profesional, dan melayani. Kita ingin mindset Anda berubah, dari sekadar ‘bekerja’ menjadi ‘mengabdi’, dari ‘mengikuti perintah’ menjadi ‘menghasilkan solusi’,” ujarnya.

Indra juga menggarisbawahi bahwa tantangan birokrasi saat ini bukan hanya datang dari persoalan internal, tetapi juga dari disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, dan otomasi. ASN dituntut untuk tidak hanya adaptif, tapi juga inovatif.

“Disiplin adalah fondasi integritas. Kompetensi bukan hanya soal ijazah, tetapi kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah nyata,” ungkapnya sembari menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi lintas bidang.

Tak kalah penting, Indra menyoroti dinamika kehadiran ASN dengan status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia menyebut keberadaan PPPK adalah dimensi baru dalam sistem kepegawaian nasional yang harus disikapi dengan budaya kerja inklusif dan berorientasi hasil.

Di akhir sambutannya, Sekjen DPR RI ini mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen membangun budaya kerja progresif di lingkungan parlemen.

“Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Setiap peran sekecil apa pun adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat,” tutup Indra.

Sumber: Parlementaria