KBRN, Jakarta: Di tengah hingar-bingar pembangunan dan narasi pertumbuhan ekonomi, terselip satu ironi yang mengusik, yakni lebih dari sejuta lulusan sarjana di Indonesia tercatat menganggur. Angka mengejutkan ini menjadi sorotan serius Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, yang menyebutnya sebagai tanda lemahnya keterkaitan antara sistem pendidikan, arah pembangunan ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana masih kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan bahwa sistem kita belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri,” ujar Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa pada Februari 2025, total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang. Dari angka itu, 1,01 juta di antaranya adalah sarjana. Lulusan SMK, SMA, dan bahkan pendidikan dasar juga menyumbang angka signifikan.

Melihat tren ini, Puan menilai situasinya sudah darurat keterampilan dan ketidaksinkronan kebijakan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi dan vokasi, agar benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dalam 5-10 tahun ke depan.

“Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” tegas Puan.

Untuk menjembatani kesenjangan keterampilan, Puan mengusulkan pendirian Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di wilayah strategis. Lembaga ini berfungsi sebagai ruang reskilling dan upskilling, fokus pada bidang prioritas seperti teknologi digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.

“Kita butuh sistem pembelajaran seumur hidup. Negara harus hadir menciptakan pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman,” katanya.

Tak hanya itu, Puan mendorong ekspansi sektor produktif melalui insentif fiskal dan kebijakan investasi yang mengutamakan industri padat karya, sektor hijau, dan ekonomi digital. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja formal harus menjadi prioritas, bukan hanya membiarkan sektor informal berkembang tanpa perlindungan.

Lebih jauh, ia menyerukan pembentukan platform digital terpadu lintas kementerian yang mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral dan menyambungkan pencari kerja dengan pelatihan serta lowongan yang relevan.

“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai. Kita butuh orkestrasi, bukan solusi parsial,” tegas cucu Proklamator RI, Bung Karno.

Puan menyimpulkan bahwa pengangguran sarjana mencerminkan stagnasi dalam perencanaan pembangunan manusia nasional. Jika dibiarkan, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi menjadi beban sosial dan ekonomi.

“Negara harus hadir bukan hanya dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya,” tutupnya.

Sumber: Parlementaria