KBRN, Jakarta: Semangat memperkuat peran ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali digaungkan. Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Gedung Abdul Muis, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

Mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Kepegawaian PPPK untuk Birokrasi yang Profesional dan Adaptif ASN PPPK di Masa Mendatang,” Rakornas ini menjadi forum strategis konsolidasi nasional. Agenda ini membahas arah perjuangan dan penyusunan langkah konkret bagi peningkatan sistem kepegawaian PPPK yang inklusif dan berkeadilan.

Acara resmi dibuka oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang dalam sambutannya memberikan penghargaan tinggi kepada seluruh ASN PPPK atas dedikasi dan perjuangan mereka. Ia menegaskan bahwa menjadi bagian dari PPPK bukan sekadar tentang menuntut hak, tetapi juga membangun komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi.

“Menjadi pejuang PPPK bukan hanya soal menuntut hak, tetapi juga membangun ketangguhan dan komitmen terhadap perubahan birokrasi yang lebih profesional,” ujar politisi Fraksi PKS itu.

Mardani mengingatkan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi. Ia mendorong AP3KI untuk aktif menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari institusi pemerintah, organisasi sipil, maupun tokoh masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor akan memperkuat legitimasi perjuangan PPPK di tingkat nasional.

“Bangunlah relasi dengan partai lain, politisi lain, dan tokoh-tokoh di luar saya. Perluas jaringan perjuangan, karena kekuatan kolektif akan membuat AP3KI lebih berpengaruh,” pesan Mardani yang juga merupakan Pembina AP3KI dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur.

Lebih dari sekadar seremoni tahunan, Rakornas ini menjadi ruang refleksi dan penyusunan strategi organisasi. AP3KI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan kepegawaian yang adil, meningkatkan profesionalisme PPPK, dan mendorong pengakuan penuh terhadap kontribusi ASN PPPK dalam struktur birokrasi nasional yang terus berkembang.

Sumber: Parlementaria