KBRN, Kubu Raya: Ketua Komisi 2 DPRD Kubu Raya, Arifin Noor Aziz, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan skema ekonomi alternatif bagi masyarakat Desa Batu Ampar, Kubu Raya. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa warga pada Senin lalu, setelah kapal pengangkut arang mereka ditahan Lantamal XII Pontianak di perairan Sungai Kapuas.

Arifin menilai aksi tersebut merupakan puncak dari persoalan panjang yang dihadapi masyarakat Batu Ampar. Ia menyebut telah dilakukan berbagai upaya, termasuk mediasi bersama Bupati Kubu Raya.

“Aksi masyarakat ini runtutan dari masalah yang sudah lama. Kami sudah melakukan mediasi dan audiensi bersama Bapak Bupati dan Komisi 2 DPRD,” ujar Arifin, di Kubu Raya, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, saat ini DPRD Kubu Raya berupaya merancang skema ekonomi yang tetap memungkinkan petani arang berusaha di tengah ketatnya regulasi kehutanan.

“Kami melihat perlu ada regulasi yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama agar petani arang di Batu Ampar tetap bisa berusaha,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah optimalisasi izin hutan desa seluas 13.000 hektare yang sudah ada, serta mendorong skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan perhutanan sosial.

“Di satu sisi kami juga tetap mendorong skema HTR dan perhutanan sosial, karena izin hutan desa sudah ada 13.000 hektare di sana,” ungkap Arifin.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, KLHK, KPH, NGO, CSO, hingga perusahaan sekitar dalam mendampingi masyarakat untuk beralih pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

“Pengelolaan berkelanjutan itu jauh lebih penting. Mengalihkan ekonomi masyarakat butuh waktu, pendampingan, dan keseriusan semua pihak,” tegasnya.

Arifin menilai akar persoalan Batu Ampar tidak lepas dari aspek kultural masyarakat yang sejak lama menggantungkan hidup pada produksi arang. Namun, regulasi saat ini membatasi ruang gerak warga, khususnya terkait bahan baku kehutanan. Ia pun mengajak semua pihak untuk mencari solusi yang berpijak pada kenyataan sosial ekonomi di lapangan.