KBRN, Pontianak: Peringatan keras datang dari Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, usai meninjau langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Bandung. Ia menyoroti data Kementerian Sosial yang menyebutkan bahwa 64,46 persen anak dari keluarga miskin berpotensi tetap hidup dalam kemiskinan.

"Ini adalah alarm penting. Jika tidak ditangani serius, kita akan terus menghadapi lingkaran kemiskinan antargenerasi. Maka, negara harus hadir lebih kuat, menyentuh dari hulu, dari keluarga," tegas Cucun, Jumat (20/6/2025).

Cucun juga menyoroti fakta mengejutkan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang mengungkap bahwa 74,51 persen penduduk Indonesia tergolong miskin atau rentan miskin. Data ini, diperoleh melalui pembaruan data berdasarkan nama dan alamat (by name by address) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, memberikan gambaran yang sangat tajam tentang kondisi sosial bangsa.

“Dengan data setajam ini, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak tepat sasaran. Setiap program harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas,” kritiknya.

Salah satu solusi konkret yang ia dorong adalah program pendidikan berbasis komunitas seperti Sekolah Rakyat. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, tetapi juga menjadi alat pemutus rantai kemiskinan.

"Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar membangun ruang kelas, tapi membuka ruang harapan. Pendidikan adalah jalur keluar yang paling strategis untuk mengubah nasib anak-anak dari keluarga tidak mampu," ungkap politisi dari Fraksi PKB itu.

Namun, ia menekankan bahwa pendidikan saja tidak cukup. Fondasi utama berada di dalam keluarga. Cucun mendesak agar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi, pendampingan ibu dan anak, serta perencanaan gizi dan reproduksi.

"Kalau keluarga tidak kuat, bagaimana bisa lahir generasi yang unggul? Maka perencanaan keluarga, edukasi gizi, dan pendampingan ibu-anak harus jadi prioritas," serunya.

Bagi Cucun, keadilan sosial seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 bukanlah sekadar slogan. Negara tidak cukup hanya memberi bantuan sosial. Lebih dari itu, negara harus membangun ekosistem pembangunan yang adil, mulai dari rumah tangga, sekolah, hingga dunia kerja.

"Data menunjukkan masalahnya jelas. Maka langkah pemerintah pun harus jelas. Ini saatnya kita hadapi kemiskinan dengan strategi nasional yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sumber: dpr.go.id