KBRN, Pontianak: Setelah menelusuri langsung setiap sudut layanan haji di Makkah dan Madinah, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Achmad, menyuarakan satu pesan tegas, yakni musim haji tahun ini harus menjadi cermin evaluasi menyeluruh, bukan sekadar ritual tahunan yang berlalu begitu saja.

Berbicara di Madinah, Jumat (13/6/2025), Achmad menegaskan, begitu masa reses DPR usai, evaluasi mendalam akan segera digelar.

“InsyaAllah setelah masa reses DPR RI selesai, kami akan segera mengadakan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu, tidak akan hanya berhenti di satu meja rapat. Lintas komisi, fraksi, hingga pimpinan DPR akan dilibatkan, memastikan setiap celah persoalan yang dirasakan jemaah tahun ini dapat terpetakan. Semua agar kesalahan yang ada tak terulang.

“Kami tidak ingin jemaah haji kembali menjadi korban akibat kelalaian. Jangan sampai kata ‘sabar’ dijadikan pembenaran atas kesalahan yang bersumber dari kelalaian petugas,” tegas Achmad.

Ia menjelaskan, kesabaran memang nilai penting dalam ibadah, termasuk ketika harus antre di Masjidil Haram atau berdesakan di Arafah. Tapi, menurutnya, sabar bukanlah dalih untuk menutupi kekurangan yang sejatinya bisa dicegah, seperti keterlambatan makanan, kamar hotel yang memisahkan keluarga, tempat mabit yang sempit, toilet kotor, atau kualitas makanan yang buruk.

“Itu bukan soal sabar, itu murni kelalaian. Maka tidak bisa dimaafkan hanya dengan dalih sabar,” kata Achmad lagi, menekankan bahwa perbaikan harus segera dilakukan.

Harapannya jelas, Badan Pelaksana (BP) Haji yang mulai bertugas pada 2026, benar-benar belajar dari masalah yang dihadapi tahun ini. Bukan hanya sekadar menambal, tetapi membangun pelayanan yang jauh lebih baik.

“Mudah-mudahan pelaksanaan haji 2026 betul-betul lebih baik. Semua yang kami temui tahun ini harus menjadi bahan evaluasi yang serius,” pungkas Achmad.

Kini, sorotan DPR mengarah ke persiapan BP Haji 2026. Umat menanti, agar rukun Islam kelima bisa dijalankan dengan tenang dan layak, tanpa ada yang merasa jadi korban sistem yang tak siap.

Sumber: Parlementaria dpr.go.id