KBRN, Pontianak: Di tengah pelaksanaan ibadah haji 2025, sorotan tajam datang dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Abidin Fikri, salah satu anggotanya, mendesak agar pemerintah lebih terbuka terkait skema pembiayaan dan jenis layanan yang diterima para jemaah sejak proses awal pemberangkatan.

Transparansi, menurut Abidin, bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keadilan pelayanan yang semestinya diterima setiap jemaah, sesuai dengan dana yang telah mereka keluarkan.

“Ini yang harus kita bicarakan, menyangkut kemampuan keuangan, termasuk dana haji yang sudah dibayar calon jemaah, ditambah skema dana kemanfaatan dari BPKH. Sejak awal seharusnya terbuka. Misalnya, kalau paketnya D, jemaah dapat fasilitas ini. Kalau B, dapat layanan seperti ini. Jadi jelas dari awal,” tegas Abidin di Arab Saudi, Minggu (8/6/2025).

Ia menilai, sistem kategori layanan haji,yang dibagi menjadi A, B, C, dan D, sebaiknya tidak menjadi informasi yang eksklusif hanya bagi eksekutif. DPR, sebagai lembaga pengawas, perlu mengetahui skema ini secara rinci agar dapat memastikan kesesuaian antara pembayaran dan pelayanan.

“Kita tidak ikut campur urusan eksekutif. Tapi minimal kami paham, dan sejak awal bisa kita bahas. Dalam rapat-rapat kerja juga sudah kami wanti-wanti agar fasilitas jangan sampai menyusahkan jemaah,” imbuhnya.

Abidin, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, menyoroti pula sejumlah persoalan teknis yang sempat dikeluhkan jemaah, mulai dari keterlambatan transportasi hingga masalah konsumsi. Ia menyebut bahwa kejadian-kejadian seperti ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh dari pusat hingga ke daerah.

“Ke depan kita harus berbenah. Tidak hanya terbatas pada Kementerian Agama, tapi dari hulu juga, termasuk daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan sebelum keberangkatan yang patut diperhatikan, agar tidak memberatkan jemaah,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa animo masyarakat Indonesia untuk berhaji tidak pernah padam. Justru karena antusiasme itulah, pemerintah dituntut semakin siap, termasuk dalam hal transparansi.

“Mari kita benahi bersama. Jangan sampai jemaah menanggung beban pelayanan yang tidak sebanding dengan apa yang mereka bayar,” tutup Abidin.

Sumber: Parlementaria dpr.go.id