KBRN, Pontianak: Garis perbatasan bukan sekadar soal batas wilayah, melainkan garda terdepan pertahanan negara. Dalam kunjungan kerja ke Kodam XII/Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat, Komisi I DPR RI menyoroti langsung berbagai tantangan yang dihadapi prajurit TNI di garis perbatasan Indonesia-Malaysia, mulai dari keterbatasan alutsista hingga kesejahteraan yang belum ideal.

Dalam kunjungan kerja pada Rabu (28/5/2025), Komisi I DPR RI menyerap langsung berbagai tantangan yang dihadapi TNI di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, menyampaikan apresiasinya terhadap dedikasi Pangdam XII/Tanjungpura dan seluruh jajarannya yang tetap menjalankan tugas dengan baik di tengah keterbatasan.

“Dengan segala keterbatasan, semangat dan kesiapan mereka tetap luar biasa. Aspirasi yang kami terima akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat pusat,” ungkap Dave.

Menurut Dave, dukungan terhadap penguatan pertahanan di perbatasan adalah bagian penting dari implementasi visi Asta Cita Presiden RI. Ia menekankan perlunya peningkatan alutsista, penambahan personel, serta peningkatan kesejahteraan prajurit sebagai langkah strategis memperkuat pertahanan nasional.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kodam, Pangdam XII/Tanjungpura memaparkan bahwa wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang membentang sejauh 966 km memiliki medan yang sulit dan infrastruktur minim. Hal ini menjadi tantangan utama dalam pengamanan dan mobilisasi pasukan.

“Kami memahami tantangan di lapangan, dan justru karena itu, kami berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran dan kebijakan yang mendukung penguatan pertahanan di wilayah ini,” lanjut Dave.

Komisi I menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kinerja TNI serta pelaksanaan program strategis pertahanan. Mereka memastikan bahwa kebutuhan di daerah perbatasan tidak luput dari perhatian pembuat kebijakan pusat.

“Perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kita harus memastikan para penjaganya memiliki perlengkapan, dukungan, dan kesejahteraan yang layak,” tegas Dave.

Sumber: Parlementaria DPR RI