KBRN, Pontianak: Krisis pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah menghantam ribuan pekerja di Indonesia. Per 20 Mei 2025, tercatat lebih dari 26 ribu orang telah kehilangan pekerjaan. Angka itu terus menanjak, dan menyalakan alarm tentang perlunya langkah konkret dari negara.

Fenomena ini tidak hanya soal angka di atas kertas. Ia mencerminkan guncangan nyata dalam kehidupan ekonomi rakyat. Dalam situasi seperti ini, hadirnya negara dirasa semakin mendesak untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terjamin.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pun menegaskan bahwa demokrasi sejatinya tidak berhenti di ruang pemilu, tetapi juga harus hidup dalam realitas kesejahteraan rakyat sehari-hari. "Karena demokrasi tidak hanya menjamin hak dalam lapangan politik, tetapi juga hak dalam lapangan ekonomi, yaitu hak untuk makmur dan hidup sejahtera," kata mantan Menko PMK tersebut.

Ia mendorong pemerintah agar tidak menunggu krisis berlalu begitu saja, tetapi segera menyiapkan mitigasi yang jelas. Langkah seperti program padat karya, pelatihan ulang, hingga dialog intensif dengan pemangku kepentingan dianggap penting untuk menyelamatkan masa depan pekerja yang terdampak.

“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak,” ujarnya.

Puan juga menyinggung pentingnya membenahi hambatan struktural yang selama ini menjadi tembok kesejahteraan, serta menyatakan komitmen DPR untuk mendukung setiap kebijakan pro-rakyat.

“Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera,” lanjutnya.

Menutup pernyataannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk pelaku usaha dalam memastikan rakyat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Negara, menurutnya, tidak boleh tinggal diam. “Dan negara tidak boleh lagi menjadi penonton ketika rakyatnya terpuruk kehilangan pekerjaan,” pungkasnya.

Sumber: Parlementaria