KBRN, Pontianak: Pemerintah didesak untuk menyatukan data wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebelum menggulirkan kebijakan pendidikan yang menyasar kawasan tersebut. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam rapat dengar pendapat Panja Pendidikan Daerah 3T di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, inkonsistensi data yang saat ini terjadi bisa menghambat efektivitas kebijakan yang hendak diluncurkan. Lalu menyoroti adanya selisih signifikan antara data resmi yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 dan data terbaru dari kementerian terkait.

“Data ini harus kita sinkronkan dulu agar kami tidak salah memetakan. Berdasarkan Perpres 63 Tahun 2020, ada 62 daerah yang termasuk dalam kategori 3T. Tapi tadi Pak Sekjen menyampaikan hanya sekitar 30-an. Nah, kita perlu kepastian, data mana yang akan digunakan?” katanya.

Lalu juga menekankan pentingnya memperbarui data secara berkala, mengingat sejumlah daerah kemungkinan sudah mengalami perubahan status dalam lima tahun terakhir.

“Tentu saja dari tahun 2020 sampai 2025 ini ada peningkatan di beberapa daerah. Mungkin ada yang sudah tidak lagi masuk kategori tertinggal. Ini penting untuk kami ketahui agar pemetaan kebijakan pendidikan tidak meleset,” ucapnya.

Tak hanya di tingkat kabupaten, akurasi data menurutnya perlu ditarik hingga ke level desa. Sebab, kebijakan yang keliru justru bisa menambah ketimpangan, bukan menyelesaikan persoalan.

“Kita tidak bisa bicara pendidikan di daerah 3T kalau peta dasarnya saja tidak valid. Ini menyangkut desa, kabupaten, bahkan hingga provinsi. Kalau peta salah, maka solusi yang diberikan juga tidak akan tepat,” ucap legislator dari NTB itu.

Sinkronisasi data 3T menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah jika ingin mewujudkan pemerataan pendidikan secara nyata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Sumber: Parlementaria