KBRN, Pontianak: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pontianak menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi secara optimal. Dalam tanggapan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak, Ketua Fraksi PKS, Husin, mengingatkan pentingnya langkah konkret dan kolaboratif dari pemerintah kota.

Menurut Husin, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi paling efektif untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat ini menjadi pelaku utama UMKM.

“Kami dari PKS memiliki beberapa catatan yang muncul, terutama berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Kami mengharapkan agar pemerintah memperbanyak dan memfasilitasi pertumbuhan UMKM, karena sektor ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil,” kat Husin, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah perlu memberikan bantuan yang konkret seperti permodalan, peralatan produksi, serta pelatihan dan pendampingan usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Husin juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antar dinas, terutama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Dinas Tenaga Kerja. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar program penguatan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih tepat sasaran.

“Wali Kota harus bisa mengarahkan dinas-dinas terkait untuk berkolaborasi aktif. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi dalam menyelesaikan persoalan besar seperti kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau agar pelaku UMKM di Pontianak secara aktif terdaftar dan terkoneksi dengan dinas-dinas teknis, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas UMKM. Langkah ini diyakini dapat memudahkan pendataan dan penyaluran bantuan pemerintah secara lebih transparan dan terstruktur.

Fraksi PKS berharap RPJMD Kota Pontianak tahun 2025–2029 mampu menjadi acuan yang benar-benar menyelesaikan masalah-masalah mendasar di masyarakat, bukan sekadar dokumen perencanaan tanpa dampak nyata di lapangan.